Selasa, 01 September 2009
‘Dewan Nilai Kinerja BPP-PA Kurang Efektif’
Posted on 9/01/2009 08:44:00 AM by Admin
KabarInvestigasi-Banda Aceh.Kalangan legeslatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, menilai kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPP-PA) Pemerintah Aceh, kurang efektif.Pasalnya, belum dilakukannya pendataan untuk dilakukan pemberdayaan para janda korban konflik maupun korban Tsunami Aceh.
Pernyataan itu disampaikan salah seorang anggota DPR Aceh, Burhanuddin, kepada KI, kemarin, pasca evaluasi sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), yang berkinerja kurang baik.
“Sebetulnya sangat relevan lembaga ini mendata ibu-ibu korban konflik maupun Tsunami, untuk dilakukannya pemberdayaan, sesuai profesi yang dimilikinya.Karena, mereka (perempuan) juga memiliki tanggung jawab dalam keluarga setelah ditinggalkan suaminya,”kata dia.
Kata dia, seharusnya leading sektor tersebut mampu memberikan perhatian serius, salah satunya dengan mengarahkan kaum perempuan itu.Ia mencontohkan seperti menciptakan lapangan kerja maupun dalam bentuk modal usaha.
“Nah, hari ini jangankan diberikan fasilitas tersebut, ditata saja tidak dilakukan.Sehingga, ada seorang penulis dari Universitas Gajah Mada, yang berkeinginan menuliskan tentang visi dan misi pasukan Inoeng Balee di Aceh, sayangnya Ia tidak mempunyai data base itu,”ujar dia.
Ironisnya, jika persoalan tersebut dipertanyakan kepada pemerintah tentang perempuan korban konflik dan Tsunami, dianggap larut sebagai masyarakat, intinya masih banyak yang membutuhkan bantuan lain.
“Padahal saya kira, tidak perlu membeda-bedakan kaum perempuan yang telah menjadi korban dalam musibah dialami oleh suaminya.Artinya, harus diistimewakan sebagaimana untuk wanita lainnya,”papar dia.
Betapa tidak, lanjut Burhanuddin, mendidik anak dalam keluarga yang jumlahnya lebih dari satu orang, tanpa suami dan tidak memiliki lapangan pekerjaan, jauh lebih stres.Bahkan, tidak tertutup kemungkinan bakal menimbulkan pikiran kotor (maaf) dapat terjebak menjadi wanita panggilan (pelacur).
“Kalau suatu ketika akibat beban yang tanggungnya itu, hingga menyebabkan goyah iman dan akan melakukan perbuatan tercela,siapa bertanggungjawab.Ingat lho ini daerah penerapan Syari’at Islam,”lanjut Burhanuddin.
Bayangkan saja, hingga kini angka peminta (pengemis) diseluruh penjuru provinsi Aceh, menunjukkan masih tinggi.Meskipun, seperti di Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, sudah adanya Qanun yang memberikan larangan mengemis.
“Apalagi kita dilarang memberikan sumbangan kepada pengemis, karena dikhawatirkan akan ada yang mengkoordinir mereka (pengemis), dan ini juga merupakan suatu tuduhan, seharusnya pemerintah perlu mengantisipasinya,”tandas dia.
Menurut dia, BPP-PA tersebut harus mempunyai program yang tepat sasaran, seperti memeberikan penyuluhan.Akan tetapi, pihaknya tidak mengetahui kegiatan yang diperbuat oleh lembaga itu.
“Sebenarnya bukan aspek mental saja yang diberdayakan, melainkan juga aspek fisik, kehidupan dalam kesejahteraan yaitu memberikan lapangan kerja, justeru harus dipikirkan pula,”tutur dia.
Disisi lain, sambung dia, Aceh juga telah hilang berbagai ciri khas perlengkapan dapur tradisional yang pernah digunakan oleh kelompok masyarakat hasil kerajinan tangannya, dan barang dagangan itu pernah diekspor kenegara-negara maju, seperti ke Penang Malaysia.
“Pemerintah langsung membeli hasil karya itu, dan masyarakat berlomba-lomba membuat alat dapur tradisional tersebut.Berbeda dengan kondisi saat ini, dimana Aceh telah kehilangan perlengkapan yang pernah dikenal hingga kenegara tetangga,”sambung dia.
Sementara Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPP-PA) Pemerintah Aceh, Drs Yusran, M.Si, membantah, pernyataan legeslatif itu, menurutnya data base janda korban Tsunami dan kaum dhuafa telah terdata.Namun, belum disampaikan kelegeslatif.
“Datanya ada sama kita kok, dan kami sudah pernah menyampaikannya ke gubernur sebagai penaggung jawaban, jadi tidak mesti dilaporkan ke dewan.Akan tetapi, karena sumber anggarannya yang terbatas,”bantah dia.
Kata dia, pihaknya, ditahun 2008 lalu tidak melaksanakan pelatihan, karena mengingat waktu yang terdesak, sebab harus ditender untuk 23 kabupaten/kota diprovinsi Aceh.
“Jadi, mekanisme penyerahan bantuan harus setelah dilaksanakan pelatihan yang selanjutnya diberikan bantuan usaha, bagi perempuan korban konflik.Karena jika tidak, dikhawatirkan barang yang akan disalurkan menumpuk digudang,”kata dia.
Terang Yusran, tugas pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya diembankan kepada pihaknya saja, melainkan seluruh lintas sektoral dipemerintah Aceh.
“Tugas tersebut turut melibatkan beberapa pihak lainnya, seperti, Disperindangkop, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan kesehatan.Dan, kami terus melakukan berbagai pendekatan dengan sejumlah SKPA, guna memberikan pemahaman yang maksimal,”jelas Yusran. (KI/AFRIZAL)
“Sebetulnya sangat relevan lembaga ini mendata ibu-ibu korban konflik maupun Tsunami, untuk dilakukannya pemberdayaan, sesuai profesi yang dimilikinya.Karena, mereka (perempuan) juga memiliki tanggung jawab dalam keluarga setelah ditinggalkan suaminya,”kata dia.
Kata dia, seharusnya leading sektor tersebut mampu memberikan perhatian serius, salah satunya dengan mengarahkan kaum perempuan itu.Ia mencontohkan seperti menciptakan lapangan kerja maupun dalam bentuk modal usaha.
“Nah, hari ini jangankan diberikan fasilitas tersebut, ditata saja tidak dilakukan.Sehingga, ada seorang penulis dari Universitas Gajah Mada, yang berkeinginan menuliskan tentang visi dan misi pasukan Inoeng Balee di Aceh, sayangnya Ia tidak mempunyai data base itu,”ujar dia.
Ironisnya, jika persoalan tersebut dipertanyakan kepada pemerintah tentang perempuan korban konflik dan Tsunami, dianggap larut sebagai masyarakat, intinya masih banyak yang membutuhkan bantuan lain.
“Padahal saya kira, tidak perlu membeda-bedakan kaum perempuan yang telah menjadi korban dalam musibah dialami oleh suaminya.Artinya, harus diistimewakan sebagaimana untuk wanita lainnya,”papar dia.
Betapa tidak, lanjut Burhanuddin, mendidik anak dalam keluarga yang jumlahnya lebih dari satu orang, tanpa suami dan tidak memiliki lapangan pekerjaan, jauh lebih stres.Bahkan, tidak tertutup kemungkinan bakal menimbulkan pikiran kotor (maaf) dapat terjebak menjadi wanita panggilan (pelacur).
“Kalau suatu ketika akibat beban yang tanggungnya itu, hingga menyebabkan goyah iman dan akan melakukan perbuatan tercela,siapa bertanggungjawab.Ingat lho ini daerah penerapan Syari’at Islam,”lanjut Burhanuddin.
Bayangkan saja, hingga kini angka peminta (pengemis) diseluruh penjuru provinsi Aceh, menunjukkan masih tinggi.Meskipun, seperti di Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, sudah adanya Qanun yang memberikan larangan mengemis.
“Apalagi kita dilarang memberikan sumbangan kepada pengemis, karena dikhawatirkan akan ada yang mengkoordinir mereka (pengemis), dan ini juga merupakan suatu tuduhan, seharusnya pemerintah perlu mengantisipasinya,”tandas dia.
Menurut dia, BPP-PA tersebut harus mempunyai program yang tepat sasaran, seperti memeberikan penyuluhan.Akan tetapi, pihaknya tidak mengetahui kegiatan yang diperbuat oleh lembaga itu.
“Sebenarnya bukan aspek mental saja yang diberdayakan, melainkan juga aspek fisik, kehidupan dalam kesejahteraan yaitu memberikan lapangan kerja, justeru harus dipikirkan pula,”tutur dia.
Disisi lain, sambung dia, Aceh juga telah hilang berbagai ciri khas perlengkapan dapur tradisional yang pernah digunakan oleh kelompok masyarakat hasil kerajinan tangannya, dan barang dagangan itu pernah diekspor kenegara-negara maju, seperti ke Penang Malaysia.
“Pemerintah langsung membeli hasil karya itu, dan masyarakat berlomba-lomba membuat alat dapur tradisional tersebut.Berbeda dengan kondisi saat ini, dimana Aceh telah kehilangan perlengkapan yang pernah dikenal hingga kenegara tetangga,”sambung dia.
Sementara Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPP-PA) Pemerintah Aceh, Drs Yusran, M.Si, membantah, pernyataan legeslatif itu, menurutnya data base janda korban Tsunami dan kaum dhuafa telah terdata.Namun, belum disampaikan kelegeslatif.
“Datanya ada sama kita kok, dan kami sudah pernah menyampaikannya ke gubernur sebagai penaggung jawaban, jadi tidak mesti dilaporkan ke dewan.Akan tetapi, karena sumber anggarannya yang terbatas,”bantah dia.
Kata dia, pihaknya, ditahun 2008 lalu tidak melaksanakan pelatihan, karena mengingat waktu yang terdesak, sebab harus ditender untuk 23 kabupaten/kota diprovinsi Aceh.
“Jadi, mekanisme penyerahan bantuan harus setelah dilaksanakan pelatihan yang selanjutnya diberikan bantuan usaha, bagi perempuan korban konflik.Karena jika tidak, dikhawatirkan barang yang akan disalurkan menumpuk digudang,”kata dia.
Terang Yusran, tugas pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya diembankan kepada pihaknya saja, melainkan seluruh lintas sektoral dipemerintah Aceh.
“Tugas tersebut turut melibatkan beberapa pihak lainnya, seperti, Disperindangkop, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan kesehatan.Dan, kami terus melakukan berbagai pendekatan dengan sejumlah SKPA, guna memberikan pemahaman yang maksimal,”jelas Yusran. (KI/AFRIZAL)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
No Response to "‘Dewan Nilai Kinerja BPP-PA Kurang Efektif’"
Leave A Reply