KabarInvestigasi

KabarInvestigasi-Banda Aceh. Meskipun anggota legeslatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh masa bakti 2004-2009, telah mengesahkan rancangan Qanun Jinayat atau Qanun Rajam, pada 14 september lalu.Namun, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, tetap bersitegang tidak akan menandatanganinya.

Penolakan persetujuan tersebut, dikarenakan, Ia menilai penerapan terhadap Qanun Pidana Islam itu jangan sampai pemerintah Aceh tergesa-gesa, atas penerapan hukum dimaksud.

“Saya tidak akan menandatangani untuk menyepakati Qanun itu, karena dimasukkannya uqubat rajam samapi mati menjadi materi kedua rancangan hukum pidana islam tersebut.Apalagi, hal ini masih dalam rancangannya,”kata Gubernur Aceh irwandi Yusuf, didampingi Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Hamid Zein, kemarin.

Kata Gubernur, pemberlakuan Qanun Jinayat akan menjadi bumerang bagi Aceh.Karena, masyarakat dan penegak hukum belum siap melaksanakan penerapan kedua Qanun tersebut.

“Karena itu, kami atas nama pemrintah Aceh meminta, kepada legeslatif yang baru dapat membahas kembali Qanun itu,”pinta Irwandi.

Sementara Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Hamid Zein, dalam siaran persnya menyatakan, qanun tersebut masih merupakan draf atau konsep yang belum disetujui kedua belah pihak, ungkapnya. (KI/AFRIZAL)