Selasa, 13 Oktober 2009
Rumput Laut Jadi Ikon Komoditi Tujuh Provinsi Kepulauan
Posted on 10/13/2009 08:16:00 AM by Admin
KabarInvestigasi-Ambon.Tujuh daerah yang tergabung dalam forum provinsi kepulauan menetapkan rumput laut menjadi komoditas unggulan. Penetapan ini disepakati saat bertemu pada rapat teknis di Ternate, Maluku Utara bulan Januari 2009.
Ketua forum provinsi kepulauan Karel Albert Ralahalu di Ambon, Selasa (13/10) di Ambon mengatakan, penetapan itu karena rumput laut memiliki prospek ekonomi karena tersedia areal budidaya yang luas dan ditunjang peluang pasar menjanjikan.
Pengembangannya juga berpotensi mendorong peningkatan kesempatan kerja, pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Karel yang juga Gubernur Maluku itu dalam menambahkan, dalam memantapkan program unggulan tersebut telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Utara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung di Jakarta, beberapa waktu lalu.
"Kami merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan `cluster` (kawasan) industri rumput laut dan telah menyampaikannya kepada Menetri Kelautan dan Perikanan Fredi Numbery agar memasukkan dalam program kerja departemen dipimpinnya," ujarnya.
Disingggung perjuangan memasukkan unsur laut dalam perhitungan dana alokasi umum (DAU), Karel menjelaskan, telah diakomodir Departemen Kekuangan, hanya UU No 33 tahun 2004 belum sepenuhnya mengakomodasi laut sebagai bagian wilayah daerah, terlihat dari cara menghitung DAU tidak memperhitungkan luas wilayah laut.
"Ini sangat merugikan provinsi-provinsi kepulauan yang memiliki wilayah laut lebih besar dari darat," katanya dan menambahkan, Maluku memiliki 1.340 pulau dengan 92,4 persen dari wilayahnya seluas 712.479,62 KM2 merupakan laut," katanya.
Menurut Karel, sedang diperjuangkan agar ke depan penghitungan DAU itu berdasarkan UNCLOS 1982 karena panjang garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik dasar pada pulau-pulau terluar dapat mencapai 100 mil laut, bahkan tiga persen di antara jumlah keseluruhan boleh 125 mil laut.
Pada kesempatan terpisah, Kadis Perikanan dan Kelautan Maluku Poly Kayhattu mengatakan, rumput laut saat ini dkembangkan sebagai salah satu komoditas unggulan daerah yang nantinya memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir.
"Lokasi pengembangan pada kawasan andalan seperti di Seram Bagian Barat, Maluku Tenggara, Kota Tual, Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya telah dibudidaya dalam skala besar karena ditunjang lokasi strategis," ujarnya.
Apalagi, budidayanya membutuhkan waktu hanya 45 hari sejak penanaman hingga panen, sehingga para petani telah dibina untuk mengelolanya dengan baik.
"Jadi rumput laut yang dikembangkan di Maluku berprospek cerah karena sejumlah pengusaha seperti dari Jakarta meminatinya mengingat jenis maupun kualitas diproduksi tergolong terbaik di Indonesia," kata Poly.
Pemprov Maluku, menurut dia, juga telah menandatangani kerja sama dengan PT. Krakatau Steel yang nantinya memfasilitasi pengusaha agar mendampingi petani rumput laut sejak penanaman hingga pascapanen sehingga sumberdaya hayati laut ini bakal menjadi komoditi unggulan di masa mendatang.
"Rumput laut juga sudah ditetapkan sebagai ikon komoditi provinsi kepulauan yang melibatkan Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung sehingga bisa diandalkan untuk mengentasakan kemiskinan masyarakat pesisir di daerah ini," ujar Poly Kayhattu. (KI/syarafudin.p/ant)
Pengembangannya juga berpotensi mendorong peningkatan kesempatan kerja, pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Karel yang juga Gubernur Maluku itu dalam menambahkan, dalam memantapkan program unggulan tersebut telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Utara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung di Jakarta, beberapa waktu lalu.
"Kami merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan `cluster` (kawasan) industri rumput laut dan telah menyampaikannya kepada Menetri Kelautan dan Perikanan Fredi Numbery agar memasukkan dalam program kerja departemen dipimpinnya," ujarnya.
Disingggung perjuangan memasukkan unsur laut dalam perhitungan dana alokasi umum (DAU), Karel menjelaskan, telah diakomodir Departemen Kekuangan, hanya UU No 33 tahun 2004 belum sepenuhnya mengakomodasi laut sebagai bagian wilayah daerah, terlihat dari cara menghitung DAU tidak memperhitungkan luas wilayah laut.
"Ini sangat merugikan provinsi-provinsi kepulauan yang memiliki wilayah laut lebih besar dari darat," katanya dan menambahkan, Maluku memiliki 1.340 pulau dengan 92,4 persen dari wilayahnya seluas 712.479,62 KM2 merupakan laut," katanya.
Menurut Karel, sedang diperjuangkan agar ke depan penghitungan DAU itu berdasarkan UNCLOS 1982 karena panjang garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik dasar pada pulau-pulau terluar dapat mencapai 100 mil laut, bahkan tiga persen di antara jumlah keseluruhan boleh 125 mil laut.
Pada kesempatan terpisah, Kadis Perikanan dan Kelautan Maluku Poly Kayhattu mengatakan, rumput laut saat ini dkembangkan sebagai salah satu komoditas unggulan daerah yang nantinya memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir.
"Lokasi pengembangan pada kawasan andalan seperti di Seram Bagian Barat, Maluku Tenggara, Kota Tual, Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya telah dibudidaya dalam skala besar karena ditunjang lokasi strategis," ujarnya.
Apalagi, budidayanya membutuhkan waktu hanya 45 hari sejak penanaman hingga panen, sehingga para petani telah dibina untuk mengelolanya dengan baik.
"Jadi rumput laut yang dikembangkan di Maluku berprospek cerah karena sejumlah pengusaha seperti dari Jakarta meminatinya mengingat jenis maupun kualitas diproduksi tergolong terbaik di Indonesia," kata Poly.
Pemprov Maluku, menurut dia, juga telah menandatangani kerja sama dengan PT. Krakatau Steel yang nantinya memfasilitasi pengusaha agar mendampingi petani rumput laut sejak penanaman hingga pascapanen sehingga sumberdaya hayati laut ini bakal menjadi komoditi unggulan di masa mendatang.
"Rumput laut juga sudah ditetapkan sebagai ikon komoditi provinsi kepulauan yang melibatkan Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung sehingga bisa diandalkan untuk mengentasakan kemiskinan masyarakat pesisir di daerah ini," ujar Poly Kayhattu. (KI/syarafudin.p/ant)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
No Response to "Rumput Laut Jadi Ikon Komoditi Tujuh Provinsi Kepulauan"
Leave A Reply