Rabu, 07 Oktober 2009
Menebak Harga Kursi Golkar 1
Posted on 10/07/2009 10:01:00 AM by Admin
KabarInvestigasi - Jakarta. Terminologi 'gizi' di Partai Golkar sepertinya berlaku saat proses pemilihan kandidat pucuk pimpinan di semua lini. Penyebutan 'gizi' pun diungkapkan tanpa canggung dan tabu. Harga kursi Ketum Golkar diperkirakan bisa mencapai Rp 300 miliar. Fantastik!
Tim sukses maupun kandidat Ketua Umum Partai Golkar tidak canggung, apalagi tabu membicarakan soal uang dalam pemilihan ketua umum partai berlambang beringin tersebut. Meski, uang dikemas sedemikian rupa, sehingga praktik politik uang dalam pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar menjadi seolah-olah wajar dan sah.
Tokoh sekaliber Akbar Tandjung yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar pun tak segan-segan menyebutkan, uang menjadi penting untuk konsolidasi pengurus Partai Golkar di daerah.
“Daerah kan membutuhkan dana untuk mengembangkan organisasi. Jadi, meski butuh dana, tapi tidak ada hubungannya dengan money politics,” ujarnya yang akan dipaketkan dengan Aburizal Bakrie menjadi Ketua Dewan Penasihat Golkar.
Sebelumnya, kandidat Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan uang yang akan dibagikan kepada DPD bukanlah politik uang tetapi diperuntukkan untuk konsolidasi Partai Golkar ke daerah. “Uang yang saya tawarkan ke DPD-DPD itu adalah untuk konsolidasi ke daerah dan bukan untuk kepentingan pribadi para pengurus,” elaknya.
Lain lagi dengan kubu Tommy Soeharto yang menjanjikan akan mengalokasikan dana sebesar Rp 50 miliar kepada DPD II Kabupaten/Kota. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Tim Sukses Tommy Soeharto Saurip Kadi. “Kami menyiapkan Rp 50 miliar kepada DPD II sesuai proposal yang diajukan,” imbuhnya.
Meski demikian, menurut Saurip pihaknya tidak akan memberikan uang di muka, namun nanti setelah Tommy terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dana tersebut, sambung capres independen bersama Dedy Mizwar ini, diberikan kepada seluruh DPD se-Indonesia.
“Bagi yang tidak memilih Tommy bukan berarti nantinya tidak dapat dana, tapi tetap kebagian, tergantung programnya. Hanya saja kontraknya belakangan. Bagi yang memilih maka niscaya mampu menggerakan programnya,” jelasnya.
Bicara soal dana pembinaan, dilingkungan Surya Paloh beredar kabar sebesar Rp 300 juta per DPD II dan Rp 1 miliar untuk DPD I. "Ya, itu kan rahasia. Tapi dana pembinaan sebesar itu pantas untuk bisa menggerakkan mesin politik di daerah sehingga partai bisa menggeliat kembali," kata anggota tim sukses Surya Paloh, Ariyadi Akhmad.
Sedangkan dari kubu Aburizal Bakrie santer terdengar menawarkan angka lebih besar dari kubu Paloh. "Berapapun dana pembinaan yang disodorkan kubu Paloh, kami akan beri lebih besar lagi," kata seorang tim sukses Aburizal yang tidak ingin disebut namanya.
Artinya, bila dana pembinaan akhirnya mencapai angka Rp 500 juta per DPD II dan Rp 2 miliar per DPD I, dengan total suara keseluruhan sekitar 500 suara, berarti harga kursi Ketum Golkar bisa sekitar Rp 300 miliar.
Tawaran uang jelang Munas sepertinya ditangkap secara ‘cerdas’ oleh para pengurus DPD. Setidakanya hal ini ditunjukkan dengan dukungan ‘banyak kaki’ oleh DPD I dan II kepada setiap calon Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Seperti Surya Paloh mengklaim mendapat dukungan lebih dari 60% DPD I dan DPD II. Sedangkan Aburizal Bakrie juga melakukan langkah yang sama mengklaim mendapat dukungan 450 DPD se-Indonesia.
Sedangkan Tommy Soeharto yang mengibarkan HMP G1 Hutomo Mandala Putera Golkar 1 sebagai simbol kubu pendukung Tommy, mengklaim 305 DPD mendukung putera Cendana tersebut. Jika ditotal seluruh kandidat, klaim tersebut justru tak sinkron dengan jumlah total DPD I dan II yang dimiliki oleh Partai Golkar yang sebanyak 523 DPD.
Kondisi demikian menurut Ketua DPD I Partai Golkar DI Yogyakarta Gadung Pardiman karena DPD I dan DPD II sama-sama memiliki hak suara dalam Munas Partai Golkar yang mengakibatkan masing-masing calon berlomba-lomba mendekati pengurus DPD II yang jumlahnya signifikan dibanding dengan DPD I yang hanya berjumlah 33. “Karena yang main para ‘gajah’ maka terjadi ketidak-sinkronan antara supply and demand,” ujarnya.
Pengamat politik Arbi Sanit menilai, DPD yang mengaku mendukung calon tertentu yang bersangkutan telah menerima uang dari kandidat dan timnya. Dampaknya, sambung Arbi, terjadi aksi klaim kandidat satu dengan lainnya.
“Karena duit untuk merekayasa demokrasi di Partai Golkar. Belum ada acaranya kok sudah ada hasilnya,” cetusnya. Arbi pun memprihatinkan fenomena politik uang yang juga telah menjalar ke partai politik lainnya.
Amisnya bau politik uang yang muncul dalam ajang politik seperti Munas Partai Golkar dan partai-partai lain, jelas mencederai proses demokrasi yang sedang tumbuh di Indonesia.(KI)
Tokoh sekaliber Akbar Tandjung yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar pun tak segan-segan menyebutkan, uang menjadi penting untuk konsolidasi pengurus Partai Golkar di daerah.
“Daerah kan membutuhkan dana untuk mengembangkan organisasi. Jadi, meski butuh dana, tapi tidak ada hubungannya dengan money politics,” ujarnya yang akan dipaketkan dengan Aburizal Bakrie menjadi Ketua Dewan Penasihat Golkar.
Sebelumnya, kandidat Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan uang yang akan dibagikan kepada DPD bukanlah politik uang tetapi diperuntukkan untuk konsolidasi Partai Golkar ke daerah. “Uang yang saya tawarkan ke DPD-DPD itu adalah untuk konsolidasi ke daerah dan bukan untuk kepentingan pribadi para pengurus,” elaknya.
Lain lagi dengan kubu Tommy Soeharto yang menjanjikan akan mengalokasikan dana sebesar Rp 50 miliar kepada DPD II Kabupaten/Kota. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Tim Sukses Tommy Soeharto Saurip Kadi. “Kami menyiapkan Rp 50 miliar kepada DPD II sesuai proposal yang diajukan,” imbuhnya.
Meski demikian, menurut Saurip pihaknya tidak akan memberikan uang di muka, namun nanti setelah Tommy terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dana tersebut, sambung capres independen bersama Dedy Mizwar ini, diberikan kepada seluruh DPD se-Indonesia.
“Bagi yang tidak memilih Tommy bukan berarti nantinya tidak dapat dana, tapi tetap kebagian, tergantung programnya. Hanya saja kontraknya belakangan. Bagi yang memilih maka niscaya mampu menggerakan programnya,” jelasnya.
Bicara soal dana pembinaan, dilingkungan Surya Paloh beredar kabar sebesar Rp 300 juta per DPD II dan Rp 1 miliar untuk DPD I. "Ya, itu kan rahasia. Tapi dana pembinaan sebesar itu pantas untuk bisa menggerakkan mesin politik di daerah sehingga partai bisa menggeliat kembali," kata anggota tim sukses Surya Paloh, Ariyadi Akhmad.
Sedangkan dari kubu Aburizal Bakrie santer terdengar menawarkan angka lebih besar dari kubu Paloh. "Berapapun dana pembinaan yang disodorkan kubu Paloh, kami akan beri lebih besar lagi," kata seorang tim sukses Aburizal yang tidak ingin disebut namanya.
Artinya, bila dana pembinaan akhirnya mencapai angka Rp 500 juta per DPD II dan Rp 2 miliar per DPD I, dengan total suara keseluruhan sekitar 500 suara, berarti harga kursi Ketum Golkar bisa sekitar Rp 300 miliar.
Tawaran uang jelang Munas sepertinya ditangkap secara ‘cerdas’ oleh para pengurus DPD. Setidakanya hal ini ditunjukkan dengan dukungan ‘banyak kaki’ oleh DPD I dan II kepada setiap calon Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Seperti Surya Paloh mengklaim mendapat dukungan lebih dari 60% DPD I dan DPD II. Sedangkan Aburizal Bakrie juga melakukan langkah yang sama mengklaim mendapat dukungan 450 DPD se-Indonesia.
Sedangkan Tommy Soeharto yang mengibarkan HMP G1 Hutomo Mandala Putera Golkar 1 sebagai simbol kubu pendukung Tommy, mengklaim 305 DPD mendukung putera Cendana tersebut. Jika ditotal seluruh kandidat, klaim tersebut justru tak sinkron dengan jumlah total DPD I dan II yang dimiliki oleh Partai Golkar yang sebanyak 523 DPD.
Kondisi demikian menurut Ketua DPD I Partai Golkar DI Yogyakarta Gadung Pardiman karena DPD I dan DPD II sama-sama memiliki hak suara dalam Munas Partai Golkar yang mengakibatkan masing-masing calon berlomba-lomba mendekati pengurus DPD II yang jumlahnya signifikan dibanding dengan DPD I yang hanya berjumlah 33. “Karena yang main para ‘gajah’ maka terjadi ketidak-sinkronan antara supply and demand,” ujarnya.
Pengamat politik Arbi Sanit menilai, DPD yang mengaku mendukung calon tertentu yang bersangkutan telah menerima uang dari kandidat dan timnya. Dampaknya, sambung Arbi, terjadi aksi klaim kandidat satu dengan lainnya.
“Karena duit untuk merekayasa demokrasi di Partai Golkar. Belum ada acaranya kok sudah ada hasilnya,” cetusnya. Arbi pun memprihatinkan fenomena politik uang yang juga telah menjalar ke partai politik lainnya.
Amisnya bau politik uang yang muncul dalam ajang politik seperti Munas Partai Golkar dan partai-partai lain, jelas mencederai proses demokrasi yang sedang tumbuh di Indonesia.(KI)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
No Response to "Menebak Harga Kursi Golkar 1"
Leave A Reply