KabarInvestigasi

Pada Sabtu (17/10), 16 calon menteri telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan dan pada Minggu, sebanyak 14 calon menteri juga telah dipanggil ke kediaman SBY untuk tujuan yang sama.

Menanggapi hal ini, beberapa tokoh politik asal Maluku berpendapat tidak terakomodirnya tokoh-tokoh Maluku dalam kabinet baru itu, telah menandakan Maluku dimata nasional tidak diperhitungkan. “Ini menandakan kita tidak punya bergaining secara nasional. Karena selama ini orang-orang kita tidak berani menyuarakan hal itu kepada SBY,”ungkap Wakil Ketua DPW PPP Maluku,Darul Kutni Tuhepaly kepada KabarInvestigasi di Ambon, Minggu (18/10).

Kutni menjelaskan, untuk masuk ke dalam kabinet SBY maka sangat diperlukan sebuah presure yang dilakukan masyarakat Maluku. Hal ini sudah harus dilakukan jauh-jauh hari, minimal dengan membentuk tim kecil yang kemudian langsung bertemu presiden.

Sebelumnya, beberapa OKP Maluku juga menyuarakan agar Presiden SBY dapat memasukkan putra Maluku kedalam kabinetnya. Mereka menilai masuknya putra Maluku merupakan keterwakilan dari masyarakat Indonesia Bagian Timur.

Sementara dari Jakarta dilaporkan, dari sejumlah nama yang sudah dipanggil SBY-Boediono, sejumlah posisi nampaknya masih belum terisi, antara lain posisi Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Sekretaris Kabinet.