KabarInvestigasi

KabarInvestigasi-Banda Aceh. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengalami kekurangan dana atau anggaran dalam pembangunan berbagai sektor. Akibatnya, banyak pembangunan infrastruktur yang tersendat pembangunannya pada tahun 2009 ini.

Menurut Ketua Bappeda Aceh Ir Munirwansyah, mengungkapkan, tersendat dan terhambatnya percepatan pembangunan di Aceh disebabkan kurangnya dana yang ada. Seperti tahun ini Anggaran Aceh Rp6,3 triliun, padahal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh mencapai diatas Rp10 triliun.

Sementara Pemerintah Aceh hanya mempunyai anggaran Rp6,5 triliun. Dana tersebut, lanjut Munirwansyah, juga digunakan untuk pendamping pekerjaan dari APBN, selain itu juga untuk pembayaran gaji pegawai, operasional kantor dan keperluan lainnya..

Dikatakan, Aceh hanya mempunyai Rp2 triliun dana untuk pembangunan di 23 kabupaten/kota. Kalau itu dibiarkan, MUnirwansyah mempertanyakan kapan program tersebut bisa diselesai dan mengejar percepatan pembangunan di Aceh ini.

"Dengan anggaran Rp6,3 triliun ditambah Rp2 triliun dana untuk pembangunan di 23 kabupaten/kota, sulit bagi kita lakukan percepatan pembangunan di daerah ini," ujar Kepala Bappeda Aceh Ir Munirwansyah kepada wartawan, Sabtu (7/11).

Oleh karena itu, lanjut Munirwansyah, Pemerintah Aceh membuat suatu rencana pecepatan dengan konsep proposal yang diajukan untuk didanai oleh APBN. Jika Anggaran ini bisa bertambah dipastikan pembangunan di Aceh bisa cepat diselesaikan.

Dikatakan, usulan yang akan dibuat di proposal ditujukan untuk semua sektor sesuai tujuh prioritas Pemerintah Aceh, diantaranya membangun ekonomi dan ketenaga kerjaan, masalah infrastuktur untuk menarik investor, bidang pendidikan, kesehatan, syariat islam, Pemerintahan yang bersih, dan penanggulangan bencana.

Tujuh prioritas yang harus di selesaikan tersebut, saat ini menggunakan anggaran Rp2 triliun. Belum lagi dana yang diperlukan untuk pembangunan sebagai kelanjutkan tugas BRR Aceh-Nias yang membutuhkan anggaran sebesar Rp7,6 triliun.

Dikatakan, untuk program percepatan pembangunan ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp6,05 triliun, sehingga jumlah totalnya Rp13,5 triliun. Kondisi ini sudah dilaporkan ke Bapenas agar bisa ditanggulangi.

Hanya saja, ujar Minirwansyah, mereka (Bappenas-red) meminta Bapeda Aceh untuk membahasnya terlebih dahulu, hingga batas waktu Januari 2010, guna dimasukan ke APBN-P. Dalam hal ini Bappeda Aceh telah mengajukan 2 program prioritas utama berupa program penuntasan dan percepatan pembangunan.

Sementara itu, dalam kelanjutan program pembangunan yang masih tersisa yang sebelumnya dikerjakan BRR Aceh-Nias, yang kini dilakukan oleh Badan Kelanjutan Rekontruksi Aceh (BKRA) hingga Desember 2009, membutuhkan anggaran sebesar Rp1,3 triliun.

Dikatakan, Pemerintah Aceh terus mengusahakan penuntasan program yang telah diberikan mandat oleh BRR kepada Pemerintah Aceh. Sebagaimana yang telah dilaporkan, mantan Kepala BRR Aceh-Nias sat itu kepada Presiden bahwa rehap rekon di Aceh penyelesaiannya mencapai 72,6 persen.

"Dari sisa yang ditinggalkan BRR Aceh-Nias itu, Pemerintah Aceh melalui BKRA telah menyelesaikan 6 persen lebih pembangunan," ungkap Ketua Bappeda Munirwansyah.(KI/ded)



Kunjungi selalu : http://www.kabarinvestigasi.com
Sebagai pembaca setia,suka berita ini.
MOHON DIKOMENTARI!!!!!!!