KabarInvestigasi

KabarInvestigasi-Bekasi.Warga di RW04 perumahan Sinar Kompas Utama (SKU) tetap menolak kehadiran SMP N 12 yang menggunakan lahan fasos-fasum karena lahan seluas 2700 meter persegi dinilai telah menyalahi aturan yang berlaku. ujar ketua RW04 perumahan Sinar Kompas Utama kabupaten bekasi, Hadi kepada kabar Investigasi rabu (3/3/10).

Menurut Hadi, pihaknya telah mendapat penjelasan dari lembaga negara ombudsman bahwa akan menindaklanjuti masalah ini dan telah melayangkan surat kepada bupati Bekasi untuk segera memberikan klarifikasi pembangunan SMP N 12.

Dijelaskan pula olehnya bahwa dirinya bersama warga bukan menolak lahan itu dijadikan sarana pendidikan, namun
ia menyayangkan pembangunan sebelumnya tidak dilakukan dengan jalan musyawarah kepada warga terlebih adanya tandatangan yang diduga tidak sah karena dilakukan oleh warga dari luar perumahan Sinar Kompas Utama.

" ombudsman telah melayangkan surat sebanyak dua kali, jika yang ketiga kalinya tidak juga direspon maka yang bersangkutan akan dipanggil paksa dengan menggunakan bantuan kepolisian sesuai ketentuan undang-undang nomer 37 tahun 2008 tentang ombudsman Republik Indonesia." kata Hadi

Berdasarkan ketentuan block grant, menurut Hadi pembangunan unit sekolah baru yang dikeluarkan oleh departemen pendidikan nasional adalah pembangunan harus dilakukan diatas lahan seluas 6000 meter persegi milik pemerintah daerah.

Sementara itu, kegiatan warga menjadi terbengkalai, sehingga lahan yang dulunya dijadikan sarana berbagai kegiatan warga seperti olahraga dan posyandu kini tidak lagi berfungsi.

" kami sudah tidak punya sarana dan bagaimanapun kami tetap bersikukuh menolak kalau belum ada penjelasan yang pasti." tegas Hadi. [KI/ Juhadi]



Kunjungi selalu : http://www.kabarinvestigasi.com
Sebagai pembaca setia,suka berita ini.
MOHON DIKOMENTARI!!!!!!!