KabarInvestigasi

Kabarinvestigasi-Banda Aceh.Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Irwandi-Nazar, mengadakan Rapat Koordinasi Pimpinan Pemerintahan Daerah (Rakorpimda) se-Aceh tahun 2010, Selasa (6/4) tadi, sebagai langkah percepatan pembangunan, menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman, yang pada initinya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Aceh.

Bahkan, Rakorpimda itu juga diadakan atas dasar sesuai amanah yang tertera dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh pasal 43 ayat (1), dimana bunyinya menegaskan Gubernur dalam kedudukannya sebagai kepala daerah memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga keseimbangan pembangunan kabupaten/kota.

Selain itu, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam upaya peningkatan ekonomi Aceh dengan dibutuhkan arah kebijakan pembangunan Aceh yang jelas dan membutuhkan dukungan semua pihak.

“Karena kurun waktu efektifitas pelaksanaan program 2010 kurang dari delapan bulan, maka implementasi kebijakan pemerintah harus benar-benar efektif dan strategis.Sebab, dengan adanya Rakorpimda ini, program membangun Aceh dapat lebih terarah dan sesuai harapan,”ujar Gubenur Aceh Irwandi Yusuf, saat membuka Rakorpimda 2010, digedung serbaguna setempat.

Kata Gubenur, komunikasi dan interaksi antar strata pemerintahan sangat penting, baik antara kabupaten/kota dan provinsi maupun antara kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan Aceh.

“Tentunya dalam hal ini sangat dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua lintas sektoral pemerintah, tidak terkecuali antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun pemerintah pusat, guna mendukung arah pembangunan lebih baik dari sebelumnya,”ujar Gubernur.

Ia juga menyinggung terhadap fenomena konsesi hutan Aceh, pada akhir bulan lalu pihaknya telah mengumumkan pendaftaran ulang seluruh izin konsesi bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan.

“Kita juga telah meminta dan mengingatkan Bupati/walikota di Aceh, untuk segera mendaftarkan diri ke Badan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu (BP2T), sebagai pemegang izin konsesi.Hal itu dilakukan untuk penataan ulang konsesi dan efektifitas investasi di Aceh,”tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut turut dihadiri seluruh unsur Muspida, pimpinan daerah Aceh, Staff Ahli gubenur Aceh, kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), pemerintah kabupaten /kota dan unsur terkait lainnya.Bahkan, Rakorpimda itu juga dihadiri oleh Direktorat Jendral (Dirjen) otonomi daerah Kementrian Dalam Negeri Sodjuangon Situmorang.

“Kehadiran Dirjen otonomi daerah dalam pertemuan ini menjadi bukti bahwa pemerintah pusat juga berharap, program yang sudah dirancang secara nasional dapat disinergikan dengan program yang ada di kabupaten/kota dan provinsi. Dengan program ini kita semua mengharapkan pembangunan akan lebih kokoh serta upaya untuk keluar dari jurang kemiskinan cepat terlaksana,”kata Irwandi Yusuf.

Direktorat Jendral (Dirjen) otonomi daerah Kementrian Dalam Negeri Sodjuangon Situmorang, mengatakan, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Aceh mutlak diperlukan, terutama bagi Aceh dengan otonomi khusus, dengan harapan Rakorpimda ini sejalan dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999.

“Yaitu dapat mencapai tiga hal, efektifitas dan efisiensi, demokratif dan accountable governance, selain itu gubenur juga bertidak sebagai Pembina, pengawas dan fungsi pemersatu unsur-unsur dalam pemerintahannya.”ujar Sodjuangon Situmorang.(KI/Dedi)