Kamis, 20 Mei 2010
Ampeda: DPRA Diminta Segera Merevisi UUPA
Kabarinvestigasi-Banda Aceh.Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pemuda Damai Aceh (Ampeda) berunjukrasa ke Gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Kamis (20/5), mendesak Undang-Undang Pemerintah Aceh direvesi agar sesuai dengan MoU Helsinki.
Koordinator Aksi, Dedi Kusnaidi mengatakan, ada 3 point mendasar yang dituntut massa, yakni DPRA diminta segera merevisi UUPA yang tidak sesuai dengan MOU Helsinki. Dewan Pimpinan Rakyat Aceh (DPRA) agar segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan pengadilan HAM di Aceh, serta membebaskan tapol/Napol Aceh yang masih dipenjara di Pulau Jawa.”katanya
“Massa mengklaim kinerja wakil rakyat saat ini masih belum maksimal, terbukti dengan masih banyaknya persoalan klasik yang belum terselesaikan hingga kini”.jelasnya
Aksi mahasiswa ditanggapi Dewan. Jamaluddin T Muku, seorang anggota DPRA di depan massa mengatakan, tapol Aceh yang masih ditahan sekarang tak dianggap sebagai GAM, karena saat pemeriksaan dulu mereka tak mengaku dirinya GAM. ”Ini yang sulit,” ungkapnya
Soal revisi UU PA dan Pengadilan HAM, Muku menyebutkan itu kewenangan Pemerintah Pusat. Namun dia berjanji akan terus memperjuangkan dengan legislatif lainnya.
Dalam orasi tersebut mahasiswa sempat bersitegang dengan Salah seorang Anggota DPRA komisi B, Jamaluddin T. Muku, karena mahasiswa meminta Ketua DPRA sendiri yang menemui massa.
Namun, ketua dan wakil ketua tak berada ditempat, maka perwakilan mahasiswa besok diminta kembali lagi, guna membahas masalah tersebut lebih lanjut.(ded)
Koordinator Aksi, Dedi Kusnaidi mengatakan, ada 3 point mendasar yang dituntut massa, yakni DPRA diminta segera merevisi UUPA yang tidak sesuai dengan MOU Helsinki. Dewan Pimpinan Rakyat Aceh (DPRA) agar segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan pengadilan HAM di Aceh, serta membebaskan tapol/Napol Aceh yang masih dipenjara di Pulau Jawa.”katanya
“Massa mengklaim kinerja wakil rakyat saat ini masih belum maksimal, terbukti dengan masih banyaknya persoalan klasik yang belum terselesaikan hingga kini”.jelasnya
Aksi mahasiswa ditanggapi Dewan. Jamaluddin T Muku, seorang anggota DPRA di depan massa mengatakan, tapol Aceh yang masih ditahan sekarang tak dianggap sebagai GAM, karena saat pemeriksaan dulu mereka tak mengaku dirinya GAM. ”Ini yang sulit,” ungkapnya
Soal revisi UU PA dan Pengadilan HAM, Muku menyebutkan itu kewenangan Pemerintah Pusat. Namun dia berjanji akan terus memperjuangkan dengan legislatif lainnya.
Dalam orasi tersebut mahasiswa sempat bersitegang dengan Salah seorang Anggota DPRA komisi B, Jamaluddin T. Muku, karena mahasiswa meminta Ketua DPRA sendiri yang menemui massa.
Namun, ketua dan wakil ketua tak berada ditempat, maka perwakilan mahasiswa besok diminta kembali lagi, guna membahas masalah tersebut lebih lanjut.(ded)
Wagub: Dana Bantuan BRA Harus Tepat Sasaran
Kabarinvestigasi-Banda Aceh.Badan Reintegrasi Aceh (BRA) telah mendapatkan kucuran dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010, berjumlah Rp. 200 Milyar. Dana BRA yang dikucurkan oleh pusat setelah diajukan oleh pemerintah Aceh senilai Rp 400 milyar untuk keberlangsungan pembangunan dan bantuan untuk korban konflik.
Penyaluran bantuan bagi masyarakat korban konflik oleh BRA pada tahun ini harus tepat sasaran, pasalnya masih banyak korban konflik yang belum mendapatkan bantuan tersebut.”kata Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar usai menerima perwakilan Komnas HAM pusat diruang kerjanya, Kamis (20/5).
Untuk anggaran sebesar Rp 200 milyar, nantinya akan diprioritaskan untuk masyarakat korban konflik yang belum mendapatkan sama sekali baik itu mantan kombatan maupun bukan kombatan.
Sehingga BRA harus melakukan verikasi ulang atas nama-nama penerima yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Karena selama ini bantuan BRA yang diberikan kepada yang berhak menerima bantuan, banyak yang tidak digunakan dengan baik. Sehingga anggaran pada BRA tahun ini dapat di awasi dengan baik.”ungkap Nazar
Nazar juga meminta kepada ketua BRA, untuk program BRA tahun 2010 ini agar lebih brilian, jangan sampai lahir program yang memancing suasana terjadinya konflik baru.
Selain itu, Ketua BRA Pusat T.M Nazar, menyebutkan, anggaran tersebut nantinya akan diposkan pada Dinas Sosial, penggunaan anggaran yang baru ini akan digunakan sesuai sasaran dengan program baru yang akan dilaksanakan BRA.
Ia juga mengatakan, akan melakukan verivikasi ulang terhadap data-data tahun yang lalu, karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkannya sama sekali,”katanya(ded)
Penyaluran bantuan bagi masyarakat korban konflik oleh BRA pada tahun ini harus tepat sasaran, pasalnya masih banyak korban konflik yang belum mendapatkan bantuan tersebut.”kata Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar usai menerima perwakilan Komnas HAM pusat diruang kerjanya, Kamis (20/5).
Untuk anggaran sebesar Rp 200 milyar, nantinya akan diprioritaskan untuk masyarakat korban konflik yang belum mendapatkan sama sekali baik itu mantan kombatan maupun bukan kombatan.
Sehingga BRA harus melakukan verikasi ulang atas nama-nama penerima yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Karena selama ini bantuan BRA yang diberikan kepada yang berhak menerima bantuan, banyak yang tidak digunakan dengan baik. Sehingga anggaran pada BRA tahun ini dapat di awasi dengan baik.”ungkap Nazar
Nazar juga meminta kepada ketua BRA, untuk program BRA tahun 2010 ini agar lebih brilian, jangan sampai lahir program yang memancing suasana terjadinya konflik baru.
Selain itu, Ketua BRA Pusat T.M Nazar, menyebutkan, anggaran tersebut nantinya akan diposkan pada Dinas Sosial, penggunaan anggaran yang baru ini akan digunakan sesuai sasaran dengan program baru yang akan dilaksanakan BRA.
Ia juga mengatakan, akan melakukan verivikasi ulang terhadap data-data tahun yang lalu, karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkannya sama sekali,”katanya(ded)
Wagub : Mafia Pupuk Subsidi Harus Diawasi
Kabarinvestigasi-Banda Aceh.Untuk mengatasi penyelewengan pupuk bersubsidi PT PIM bersama Polda Aceh dan Kajati melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) tentang pola distribusi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Aceh.
Polisi dan Kejaksaan, diharapkan komitmen menjalankan nota kesepahaman atau MoU tentang pola distribusi pupuk bersubsidi yang telah ditandatangani bersama PT PIM "Disinilah peran aparat keamanan sangat vital sehingga tindakan preventif mengatasi kemungkinan manipulasi pupuk ini, bisa kita atasi" Kata Wakil gubernur M Nazar, saat membuka lokakarya sosialisasi pola distribusi pupuk, di Gedung Aula Serbaguna, kantor Gubernur. Kamis (20/5).
Pemerintah Aceh, di masing - masing Kabupaten/kota, telah ada Badan pengawas, untuk mengantisipasi penyelewengan pupuk bersubsidi. "Ini saja tidak cukup bila tidak ada penegakan hukum memperkuat kinerja pengawasan"Imbuh Nazar.
Pihak keamanan, harap Nazar diharapkan dapat menjalankan komitmennya atas MoU yang telah ditandadangi, karena pemerintah Aceh tanpa bantuan Polisi dan jaksa tidak akan mampu mengatasi penyelewengan pupuk bersubsidi yang dialokasikan bagi petani miskin.
Ketersediaan pupuk urea bersubsidi pada tahun ini diharapkan bisa mencapai 114 ribu ton, namun sampai tahun lalu alokasi pupuk urea hanya 97 ribu ton. Jumlah kebutuhan yang dialokasikan adalah 103 ribu ton dan kekurangan tersebut akan terus diupayakan agar dapat dilakukan penambahan oleh kementrian Pertanian.
PT PIM telah hadir sejak tahun silam dalam menyediakan kebutuhan pupuk bersubsidi di Provinsi Aceh, hal ini tentunya akan berpengaruh cukup baik bagi sekor pertanian Aceh yang terus alami peningkatan yang tumbuh mencapai 5,37 persen.
Dikatakan, apabila tidak diawasi dengan cermat, jalur pendistribusian pupuk rawan penyimpangan, maka itu harus ada sudut pandang dan persepsi sama untuk mengatasi ini.
Sementara Direktur Utama PT PIM Mashudianto dalam kesempatan menyampaikan lokakarya pola distribusi pupuk bersubsidi sangat penting dilakukan untuk menyamakan persepsi antara unsur Muspida terkait dengan pola distribusi yang aturannya memang sangat ketat.
"Perlu ada persamaan persepsi agar penyaluran pupuk tepat pada sasaran karena masing - masing mempunyai tugas dan kewajiban yang harus dijalankan"jelasnya
Saat ini, dari dua pabrik yang dimiliki, akibat kurangnya pasokan gas, hanya satu yang dapat dioperasikan dengan jumlah produksi pupuk pertahunnya sebanyak 502. 0000 ton. Bila aplikasikan baik untuk Aceh maupun provinsi lain maka PT PIM akan mampu dipenuhi dari PT PIM.(ded)
Polisi dan Kejaksaan, diharapkan komitmen menjalankan nota kesepahaman atau MoU tentang pola distribusi pupuk bersubsidi yang telah ditandatangani bersama PT PIM "Disinilah peran aparat keamanan sangat vital sehingga tindakan preventif mengatasi kemungkinan manipulasi pupuk ini, bisa kita atasi" Kata Wakil gubernur M Nazar, saat membuka lokakarya sosialisasi pola distribusi pupuk, di Gedung Aula Serbaguna, kantor Gubernur. Kamis (20/5).
Pemerintah Aceh, di masing - masing Kabupaten/kota, telah ada Badan pengawas, untuk mengantisipasi penyelewengan pupuk bersubsidi. "Ini saja tidak cukup bila tidak ada penegakan hukum memperkuat kinerja pengawasan"Imbuh Nazar.
Pihak keamanan, harap Nazar diharapkan dapat menjalankan komitmennya atas MoU yang telah ditandadangi, karena pemerintah Aceh tanpa bantuan Polisi dan jaksa tidak akan mampu mengatasi penyelewengan pupuk bersubsidi yang dialokasikan bagi petani miskin.
Ketersediaan pupuk urea bersubsidi pada tahun ini diharapkan bisa mencapai 114 ribu ton, namun sampai tahun lalu alokasi pupuk urea hanya 97 ribu ton. Jumlah kebutuhan yang dialokasikan adalah 103 ribu ton dan kekurangan tersebut akan terus diupayakan agar dapat dilakukan penambahan oleh kementrian Pertanian.
PT PIM telah hadir sejak tahun silam dalam menyediakan kebutuhan pupuk bersubsidi di Provinsi Aceh, hal ini tentunya akan berpengaruh cukup baik bagi sekor pertanian Aceh yang terus alami peningkatan yang tumbuh mencapai 5,37 persen.
Dikatakan, apabila tidak diawasi dengan cermat, jalur pendistribusian pupuk rawan penyimpangan, maka itu harus ada sudut pandang dan persepsi sama untuk mengatasi ini.
Sementara Direktur Utama PT PIM Mashudianto dalam kesempatan menyampaikan lokakarya pola distribusi pupuk bersubsidi sangat penting dilakukan untuk menyamakan persepsi antara unsur Muspida terkait dengan pola distribusi yang aturannya memang sangat ketat.
"Perlu ada persamaan persepsi agar penyaluran pupuk tepat pada sasaran karena masing - masing mempunyai tugas dan kewajiban yang harus dijalankan"jelasnya
Saat ini, dari dua pabrik yang dimiliki, akibat kurangnya pasokan gas, hanya satu yang dapat dioperasikan dengan jumlah produksi pupuk pertahunnya sebanyak 502. 0000 ton. Bila aplikasikan baik untuk Aceh maupun provinsi lain maka PT PIM akan mampu dipenuhi dari PT PIM.(ded)
Selasa, 18 Mei 2010
Pertemuan GCF di warnai Aksi Ujuk Rasa
Kabarinvestigasi-Banda Aceh.Hari pertama pertemuan Governors’ Climate and Forest Taskforce Meeting ketiga di Banda Aceh diwarnai demo para mahasiswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Mukim, Selasa (18/5) di Banda Aceh. di warnai unjuk rasa oleh seratusan pendemonstran yang mengatasnamakan forum kedaulatan mukim.
Para mahasiswa menolak pertemuan karena menilai tidak berguna bagi masyarakat sekitar hutan. “Kami menuntut untuk hentikan semua pembahasan tentang REDD dan proses membangun legitimasi untuk melaksanakan politik dagang REDD di Aceh, dan mereka juga meminta sepenuhnya kedaulatan mukim atas wilayah dan sumber daya alamnya.
Ini bedasarkan tata batas wilayah mukim, tata ruang mukim, untuk pengakuan hak masyarakat atas tanah wilayahnya, serta meminta pemerintah Aceh menyerahkan sepenuhnya kewenangan mukim dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat mukim.” Kata koordinator lapangan, Effendi
Forum masyarakat sipil untuk kadaulatan mukim yang tergabung dari seratusan aktivis peduli lingkungan hidup dibawah koordinator Efendi dari lembaga Uno Itam. Efendi juga mengatakan, rencana Pemerintah Aceh untuk menjual karbon yang dihasilkan dari hutan Aceh kepada dunia internasional tidak disetujui oleh masyarakat mukim.
Saat ini Pemerintah Aceh telah menyiapkan tiga kawasan hutan Aceh untuk dijadikan sebagai lokasi penerapan REDD, yakni Kawasan Ule Masen, kawasan lauser dan Rawa Tripa, bahkan pemerintah Aceh sudah mengeluarkan SK pencadangan kawasan hutan seluas 750 ribu hektar di lima kabupaten, untuk lokasi percontohan REDD, diantaranya Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Pidie dan Pidie Jaya.
Dikatakan, menurut dari hasil analisa tim peduli lingkungan dalam membedah rencana implementasi dan perdebatan REDD di Aceh, telah menyimpulkan bahwa teknis mitigasi dampak perubahan iklim malalui scenario REDD ini merupakan politik penjajahan baru yang sedang dimainkan di Aceh melalui pola penjualan wilayah udara karena ada sejumlah uang yang dijanjikan dari bisnis ini.
Apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi maka massa akan datang kembali dengan massa yang sama, apabila tidak ada titik terang dari gubernur tentang REDD di Aceh.”ungkapnya(ded)
Para mahasiswa menolak pertemuan karena menilai tidak berguna bagi masyarakat sekitar hutan. “Kami menuntut untuk hentikan semua pembahasan tentang REDD dan proses membangun legitimasi untuk melaksanakan politik dagang REDD di Aceh, dan mereka juga meminta sepenuhnya kedaulatan mukim atas wilayah dan sumber daya alamnya.
Ini bedasarkan tata batas wilayah mukim, tata ruang mukim, untuk pengakuan hak masyarakat atas tanah wilayahnya, serta meminta pemerintah Aceh menyerahkan sepenuhnya kewenangan mukim dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat mukim.” Kata koordinator lapangan, Effendi
Forum masyarakat sipil untuk kadaulatan mukim yang tergabung dari seratusan aktivis peduli lingkungan hidup dibawah koordinator Efendi dari lembaga Uno Itam. Efendi juga mengatakan, rencana Pemerintah Aceh untuk menjual karbon yang dihasilkan dari hutan Aceh kepada dunia internasional tidak disetujui oleh masyarakat mukim.
Saat ini Pemerintah Aceh telah menyiapkan tiga kawasan hutan Aceh untuk dijadikan sebagai lokasi penerapan REDD, yakni Kawasan Ule Masen, kawasan lauser dan Rawa Tripa, bahkan pemerintah Aceh sudah mengeluarkan SK pencadangan kawasan hutan seluas 750 ribu hektar di lima kabupaten, untuk lokasi percontohan REDD, diantaranya Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Pidie dan Pidie Jaya.
Dikatakan, menurut dari hasil analisa tim peduli lingkungan dalam membedah rencana implementasi dan perdebatan REDD di Aceh, telah menyimpulkan bahwa teknis mitigasi dampak perubahan iklim malalui scenario REDD ini merupakan politik penjajahan baru yang sedang dimainkan di Aceh melalui pola penjualan wilayah udara karena ada sejumlah uang yang dijanjikan dari bisnis ini.
Apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi maka massa akan datang kembali dengan massa yang sama, apabila tidak ada titik terang dari gubernur tentang REDD di Aceh.”ungkapnya(ded)
Rabu, 12 Mei 2010
Proyek APBA 2008 Penuh Sarat Penyimpangan
Kabarinvestigasi-Banda Aceh.Sejumlah penyimpangan pada puluhan proyek yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan Otsus 2008, Senin (10/5), di gedung utama DPR Aceh Diparipurnakan, tercatat hampir secara keseluruhannya proyek yang bermasalah pada dana otsus dan dana bagi hasil migas tahun 2008, terdapat pada Dinas Pendidikan.
Seperti halnya, laporan dari pansus I untuk daerah pemilihan Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang, yang diketuai oleh Darmuda dari komisi “B”, terdapat 37 unit rumah sekolah yang tidak terealisasi 100% sesuai kontrak, sedangkan realisasi anggaran hampir secara keseluruhan telah ditarik oleh rekanan.
Pansus I juga mencontohkan salah satu permasalahan dari 37 unit rumah sekolah diantaranya pembangunan TK Negeri Lembah Seulawah di Desa Panca yang bersumber dari dana otsus dengan nilai kontrak Rp.152.255.000, tim pansus menemukan perbedaan data yang signifikan antara rekap laporan dari dinas terkait dengan data dilapangan, seperti hasil pantauan pansus dilapangan tanggal 7 s/d 15 Januari 2010 kondisi fisik baru sekitar 40% sedangkan dilaporan yang diberikan dinas, kondisi fisik sudah 90% dan realisasi keuangan sudah mencapai 58%.
Sementara pada laporan pansus VII yang disampaikan oleh Drs aminuddi, M.Kes, untuk daerah Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Permasalahan pembangunan sarana pendidikan juga mewarnai kunjungan pansus VII, diantaranya pembangunan gedung ruang laboratorium SMA 1 Pining Kabupaten Gayo Lues, kondisi yang dilaporkan oleh SKPA kesiapan fisik mencapai 60%, ternyata saat pansus kelokasi proyek tersebut baru selesai 10% sedangkan penarikan uang oleh rekanan mencapai 21%.
Menurut Ketua pansus “I” Darmuda kepada wartawan menyebutkan, kepala dinas harus mengelola dengan baik anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan proyek tertentu, “Saya melihat setiap tahunnya proyek yang dilaksanakan oleh dinas terus bermasalah, hal itu terjadi karena control dan pengawasannya kurang,”kata Darmuda.
Untuk itu perlu pengawasan yang ketat dari dinas terkait terhadap proyek yang dikerjakan oleh rekanan, karena dana yang digunakan itu merupakan uang rakyat telah diberi tanggung jawab kepada SKPA.
“Saya juga menyerankan kepada SKPA dan gubernur setiap proyek yang akan dijalankan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak DPRA, jangan asal jalan saja, sehingga kerap menimbulkan permasalahan,”ujarnya.
Untuk mencegah terjadinya proyek yang bermasalah pada masa anggaran 2010, gubernur harus megawasi lebih ketat lagi program yang akan dilaksanakan SKPA dan SKPA harus juga mengawasi setiap pengerjaan proyek oleh rekanan.
Selain itu pansus II DPRA yang diketuai M Harun, meminta gubernur supaya menunda pembayaran proyek luncuran tahun 2008 yang belum selesai dikerjakan.
Menanggapi hal tersebut Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar usai rapat paripurna di DPRA, menyebutkan, “Kepala dinas harus memberikan jawaban dan laporan yang benar jangan asal bunyi untuk menyenangkan forum, jadi harus betul-betul memberikan laporan kepada kami,”ujar Nazar.
Oleh karena itu, kepala dinas harus menanggapi temuan pansus, dikatakan Nazar apapun alasan oleh kepala dinas, SKPA tetap sebagai pelaksana teknis perpanjangan tangan pemerintah daerah harus bertanggung jawab.
Muhammad Nazar menambahkan, Pemerintah Aceh telah meminta Bawasda atau Inspektorat, agar mengecek per item proyek-proyek yang dilaksanakan jika terbukti bersalah sudah tentu akan ditertibkan, “ini bukan sekedar teguran, tetapi jika terbukti dan telah merugikan Negara tidak mungkin dikompromikan lagi,”paparnya.(ded)
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Gelar Workshop PKB
Kabarinvestigasi-Banda Aceh.Dalam rangka meningkatkan keahlian profesi di bidang ilmu kedokteran, khususnya bagi dokter/paramedis yang ada di wilayah Aceh, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala/RSUD dr. Zainoel Abidin menyelenggarakan workshop Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB).
Acara ini diselenggarakan selama dua hari, 21-22 Mai 2010 di gedung AAC Dayan Dawood Unsyah di Banda Aceh.
Kegiatan PKB ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Aceh. ”kata ketua pelaksana PKB, Maimun Syukri, dr.spPD-KGH, FINASIM, rabu (12/5) dalam jumpa pers di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh.
Sebanyak 800 peserta yang akan datang dalam acara ini, peserta yang mengikuti acara ini berasal dari seluruh propinsi yang ada seluruh Indonesia, jumlah peserta yang terbanyak dari wilayah Aceh sendiri. peserta yang mengikuti symposium dan workshop adalah Dokter Spesialis, Dokter Umun, Dokter Gigi dan perawat medis.
Acara kegiatan ini diselengarakan dalam rangka menyebarluaskan berbagai pengetahuan terkini dalam bidang ilmu penyakit dalam kepada doctor spesialis, Dokter umun dan sejawatyang berminat dari seluruh Indonesia."ungkanya
Maimun juga mengatakan, berbagai symposium dengan topik terkini di bidang ilmu penyakit dalam akan menjadi bagian dalam kegiatan PKB ini. Melalui PKB ini para sejawat dapat memetik manfaat yang besar dan dapat meningkatkan keahlian di bidang kedokteran.
Selain itu, acara ini juga menyelengarakan pelatihan dibidang kegawatdaruratan penyakit dalam yang akan di sampaikan oleh para pakar di bidangnya dari berbagai pusat pendidikan kedokteran di Indonesia maupun dari Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
Ia mengharapkan, dengan adanya kegiatan seperti ini, sehingga pelayanan di bidang kegawatdaruratan dapat lebih ditingkatkan, sehingga kedepan angka kematian dapat ditekan.(ded)
Sabtu, 01 Mei 2010
Hari Pertama Senduk di Aceh Jaya Berjalan Lancar
Kabarinvestigasi-Calang.Pelaksanaan hari pertama Sensus Penduduk (senduk) tahun 2010 di Kabupaten Aceh Jaya, yang dimulai sejak 1 hingga 31 Mei nanti, dilaporkan berjalan lancar.
Program Sensus Penduduk itu, merupakan program nasional yang sesuai amanah undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, dan BPS selaku leading sektornya bertanggung jawab menyediakan statistik dasar dengan menyelenggarakan kegiatan Sensus Penduduk (SP), Sensus Pertanian (ST) dan Sensus Ekonomi (SE).
”Sejauh ini kami telah menerima laporan dari tiap-tiap korlap di setiap kecamatan, dan petugas pencacah sudah mulai berkerja sejak tadi pagi,”ujar Kepala BPS Kabupaten Aceh Jaya, Bahruddin, kemarin.
Diharapkan dia, para geuchik (kepala desa) dan Gampong se Kabupaten Aceh Jaya, agar dapat membantu petugas pencacah dilapangan.
“Kita harapkan juga, hendaknya masyarakat supaya memberikan keterangan yang sebenarnya kepada petugas disana,” tutupnya.(KI/Nasri)
BKSDA Bentuk Tim CRU Tanggulangi Konflik Gajah
Kabarinvestigasi-Banda Àceh.Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh, saat ini sedang menjajaki pembentukan tim Unit Respon dan Konservasi (CRU) yang keanggotaannya sebanyak lima hingga 10 orang.Kata dia, pihak konservasi telah berkoordinasi dengan DPRK Aceh Timur dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, dan sejauh ini telah didatangi lokasi konflik gajah versus manusia diwilayah tersebut, tujuannya untuk melihat lahan yang tepat untuk mendirikan posko CRU.
“Pembentukan tim CRU bertujuan untuk penanggulangan cepat, apabila serangan gajah terulang kembali, maka dengan segera tim akan dapat mengatasinya tanpa ada kerugian dari pihak masyarakat,”katanya.
Abu Bakar menilai, partisipasi Pemkab melalui Dinas Kehutanan kurang dalam upaya mengusir gajah yang masuk dan menganggu pemukiman penduduk di sejumlah kabupaten wilayah belum berjalan maksimal.
“Karena itu, diharapkan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, baik dana maupun penambahan personil dilapangan, hal ini untuk kebutuhan operasi penggiringan gajah itu kembali ke habitatnya.Sebab, tanpa dukungan tersebut, kami tidak menyelesaikannya tentang konflik satwa gajah yang dilindungi itu,”papar Abu Bakar.
Menurut dia, gangguan gajah liar terhadap manusia diperkirakan akan berakhir jika hutan tempat tinggalnya tidak terganggu, oleh kegiatan pembalakan liar atau ileggal logging.Terusiknya kawanan gajah dikarenakan habitatnya diusik oleh manusia.
“Masalah gangguan gajah tidak akan selesai sebelum illegal logging dihentikan, kerusakan hutan akibat pembalakan liar dinilai menjadi salah satu penyebab konflik antara satwa dengan manusia di Aceh,”tandasnya.
Tambah dia lagi, pihaknya tidak akan mampu berbuat banyak untuk mengatasi gangguan satwa tersebut, karena tindakan hewan dimaksud merupakan reaksi atas gangguan terhadap ekosistemnya.Dan, BKSDA Aceh hanya bisa meminimalisir konflik gajah dengan manusia.
"Bagaimana mereka tidak masuk ke pemukiman jika "rumah" mereka dirusak, saat ini masyarakat melakukan illegal loging dan membangun rumah dijalur lintasan kawanan gajah, saat ini kami membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten, beserta masyarakat sekitar,” tambahnya.(KI/Dedi)
Jumat, 30 April 2010
Kolonel Infanteri Charil Anwar Sulaiman Danrindam IM
Kabarinvestigasi-Banda Aceh.Jabatan Komandan Rindam Iskandar Muda dari Kolonel Inf Made Agra Sudiantoro, yang selanjutnya menjabat sebagai Komandan Korem (Danrem) 173 Praja Vira Baraja Biak, Papua, kepada Kolonel Inf Charil Anwar Sulaiman yang sebelumnya dari Seskoad Bandung, kemarin diserah terimakan.Kata Pangdam Hambali Hanafiah, mutasi dan pergantian pemimpin merupakan bagian dari upaya mengembangkan kemampuan perwira dalam dimensi kepemimpinan, manajerial, dan profesionalisme keprajuritan, sekaligus memberikan penyegaran dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.
“Sehingga, para perwira dapat memperluas wawasan, dan meningkatkan pengetahuan dalam pelaksanaan tugasnya,”ujar Pangdam Hambali Hanafiah, usai memimpin upacara Sertijab tersebut.
Ia mengatakan, sebagai satu-satunya lembaga pendidikan prajurit TNI-AD di Kodam-IM, Rindam mempunyai peran yang sangat strategis dalam membangun kekuatan dan kemampuan prajurit di daerah, terwujudnya prajurit-prajurit yang professional, misalnya.
“Khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berdisiplin dan professional. Rindam sebagai pendidik, pelatih dan pembina harus memiliki tingkat disiplin dan profesionalisme yang tinggi, serta tetap memegang teguh jati diri TNI. Dan mencintai Negara Republik Indonesia,”ungkapnya.
Masih kata Pangdam, sebagai Prajurit Rindam harus bisa tampil lebih prima dalam aspek kepribadian, intelektual dan kesamaptaan jasmani.”Sehingga menjadi teladan bagi peserta didik maupun masyarakat di lingkungannya,”sambung Pangdam.
Katanya lagi, karakter dan kepribadian seorang prajurit yang dihasilkan akan sangat dipengaruhi dengan pola pendidikan dalam pembentukan dan pengembangan yang diterapkan di lembaga pendidikan itu.
“Dan, semuanya itu sangat tergantung dari personal-personal yang terlibat dalam pengelolaan Rindam ini,”tuturnya.
Ia juga mengatakan, seluruh personil rindam ini meruppakan orang terpilih, termasuk Komandan Rindam yang baru.Sedangkan, Kolonel Made Agra selama ini telah menbawa keberhasilan begitu baik.
“Ini terbukti, karena dia (Kolonel Infanteri Made Agra Sudiantoro) di promosikan sebagai Komandan Korem 173 Praja Vira Baraja Biak, dibawah Kodam 17 Cendrawasih,”papar Pangdam-IM Hambali Hanafiah.(KI/Dedi)
Pengcab Pertina Abes Siapkan 11 Petinju untuk Bertarung
Kabarinvestigasi-Aceh Besar.Pengurus Cabang (Pengcab) Pesatuan Tinju Amatir Nasional (Pertina) Aceh Besar, menyiapkan 11 atlit tinju untuk mengikuti kejuaraan Muspida Cup II yang akan berlangsung 7 hingga 13 Mei mendatang di Jantho, Aceh Besar.Ia menyebutkan, sebelas petinju Aceh Besar yang ikut dalam kejuaraan Muspida Cup II, meliputi, Yanis dari Kelas Layang Ringan 45 Kg, Afrizal, Kelas Layang 48 Kg, Eli Roma Ropen Kelas Terbang 51 Kg, Andika Wijaya Kelas Bantam54 Kg, Antoni Kelas Bulu 57 Kg, Tiofatri Kelas Ringan60 Kg, Chandra dan Afdan Bachtila Kelas Welter Ringan64 Kg, Taufik Ismail Kelas Welter Putra 69 Kg, Mayundra Kelas Menengah 75 Kg, Suryadi Kelas Berat Ringan 81 Kg, dan Dodi S Kelas Berat 91 Kg.
“Kesebelas atlit Pertina Aceh Besar itu dilatih oleh tiga orang pelatih, namun, selain mempersiapkan diri untuk mengikuti Muspida Cup II, ke sebelas atlit tersebut, juga telah menpersiapkan diri dalam untuk mengikuti Pekan Olah Raga Daerah (Porda) yang akan berlangsung di kabupaten Bireun Juni mendatang,”sebutnya.
Sebagaimana diketahui, setelah sukses pada penyelenggaraan tinju tahun 2009 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar, kembali menggelar kejuaraan tinju amatir dengan lebel International Amateur Boxing Tournament Muspida Aceh Besar Cup II Tahun 2010.(KI/Dahlan ZA)
Langganan:
Postingan (Atom)
