KabarInvestigasi

Kabarinvestigasi-Banda Aceh.Sejumlah penyimpangan pada puluhan proyek yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan Otsus 2008, Senin (10/5), di gedung utama DPR Aceh Diparipurnakan, tercatat hampir secara keseluruhannya proyek yang bermasalah pada dana otsus dan dana bagi hasil migas tahun 2008, terdapat pada Dinas Pendidikan.

Seperti halnya, laporan dari pansus I untuk daerah pemilihan Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang, yang diketuai oleh Darmuda dari komisi “B”, terdapat 37 unit rumah sekolah yang tidak terealisasi 100% sesuai kontrak, sedangkan realisasi anggaran hampir secara keseluruhan telah ditarik oleh rekanan.

Pansus I juga mencontohkan salah satu permasalahan dari 37 unit rumah sekolah diantaranya pembangunan TK Negeri Lembah Seulawah di Desa Panca yang bersumber dari dana otsus dengan nilai kontrak Rp.152.255.000, tim pansus menemukan perbedaan data yang signifikan antara rekap laporan dari dinas terkait dengan data dilapangan, seperti hasil pantauan pansus dilapangan tanggal 7 s/d 15 Januari 2010 kondisi fisik baru sekitar 40% sedangkan dilaporan yang diberikan dinas, kondisi fisik sudah 90% dan realisasi keuangan sudah mencapai 58%.

Sementara pada laporan pansus VII yang disampaikan oleh Drs aminuddi, M.Kes, untuk daerah Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Permasalahan pembangunan sarana pendidikan juga mewarnai kunjungan pansus VII, diantaranya pembangunan gedung ruang laboratorium SMA 1 Pining Kabupaten Gayo Lues, kondisi yang dilaporkan oleh SKPA kesiapan fisik mencapai 60%, ternyata saat pansus kelokasi proyek tersebut baru selesai 10% sedangkan penarikan uang oleh rekanan mencapai 21%.

Menurut Ketua pansus “I” Darmuda kepada wartawan menyebutkan, kepala dinas harus mengelola dengan baik anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan proyek tertentu, “Saya melihat setiap tahunnya proyek yang dilaksanakan oleh dinas terus bermasalah, hal itu terjadi karena control dan pengawasannya kurang,”kata Darmuda.

Untuk itu perlu pengawasan yang ketat dari dinas terkait terhadap proyek yang dikerjakan oleh rekanan, karena dana yang digunakan itu merupakan uang rakyat telah diberi tanggung jawab kepada SKPA.

“Saya juga menyerankan kepada SKPA dan gubernur setiap proyek yang akan dijalankan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak DPRA, jangan asal jalan saja, sehingga kerap menimbulkan permasalahan,”ujarnya.

Untuk mencegah terjadinya proyek yang bermasalah pada masa anggaran 2010, gubernur harus megawasi lebih ketat lagi program yang akan dilaksanakan SKPA dan SKPA harus juga mengawasi setiap pengerjaan proyek oleh rekanan.

Selain itu pansus II DPRA yang diketuai M Harun, meminta gubernur supaya menunda pembayaran proyek luncuran tahun 2008 yang belum selesai dikerjakan.

Menanggapi hal tersebut Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar usai rapat paripurna di DPRA, menyebutkan, “Kepala dinas harus memberikan jawaban dan laporan yang benar jangan asal bunyi untuk menyenangkan forum, jadi harus betul-betul memberikan laporan kepada kami,”ujar Nazar.

Oleh karena itu, kepala dinas harus menanggapi temuan pansus, dikatakan Nazar apapun alasan oleh kepala dinas, SKPA tetap sebagai pelaksana teknis perpanjangan tangan pemerintah daerah harus bertanggung jawab.

Muhammad Nazar menambahkan, Pemerintah Aceh telah meminta Bawasda atau Inspektorat, agar mengecek per item proyek-proyek yang dilaksanakan jika terbukti bersalah sudah tentu akan ditertibkan, “ini bukan sekedar teguran, tetapi jika terbukti dan telah merugikan Negara tidak mungkin dikompromikan lagi,”paparnya.(ded)