Minggu, 16 Agustus 2009
Bupati Lutim Paparkan Pengelolaan Danau di Lutim - Pada Konferensi Nasional Danau Di Bali
Posted on 8/16/2009 11:37:00 PM by Admin
KabarInvestigasi-Luwu Timur.Bupati Luwu Timur, H.Andi Hatta Marakarma, menjadi satu- satunya Bupati di Sulawesi yang menjadi pemateri pada Seminar Nasional Danau di Indonesia, yang berlangsung dari tanggal 13-15 Agustus 2009 di Sanur Paradise Plaza Hotel Bali. Dalam seminar ini, dibuka oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mewakili Presiden Republik Indonesia yang berhalangan hadir. Pada Seminar bertema Pengelolaan Danau dan Antisipasi Perubahan Iklim ini, Andi Hatta membawakan materi bertajuk Pengelolaan Danau Kaskade ( Matano, Towuti dan Mahalona).
Selain Bupati Luwu Timur, juga tampil sebagai pemateri antara lain ; Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Bali, Gubernur Gorontalo, Bupati Kapuas Hulu, Bupati Agam dan sejumlah pembicara dari perwakilan negara asing serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada kesempatan ini, Bupati didampingi langsung oleh Wakil Ketua DPRD Luwu Timur, Abd. Salam Nur dan Kepala Bapedalda Luwu Timur, Muh.Zabur, Kepala Bappeda,Firmanzah serta perwakilan PT. Inco, Tbk. Konferensi ini dihadiri oleh 33 Gubernur dan 57 Bupati/Walikota se Indonesia yang memiliki danau.Sedangkan peserta dari luar negeri antara lain; Finlandia, Jepang, UNEP dan UNDP.
Ditunjuknya Bupati Luwu Timur menjadi Pembicara pada seminar nasional ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, Luwu Timur memiliki tiga danau yang sangat unik dan sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan Taman Nasional, yakni danau Matano, Towuti dan Danau Mahalona.
Dalam pemaparannya, Bupati Andi Hatta memberikan gambaran tentang kondiisi Luwu Timur secara umum termasuk pptensi yang dimiliki, diantaranya adalah pengelolaan kompleks danau Malili. Menurut Hatta, pengelolaan Kompleks Danau Malili selama ini belum dilakukan secara komprehensif dan dapat dikatakan berjalan seadanya, mengingat banyaknya hal yang masih simpang siur sekitar pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak yang terkait dan berkepentingan. Selama ini boleh dikatakan masih teramat sedikit pada semua tingkatan, maupun dari setiap komponen para pihak terkait dan berkepentingan. Harus diakui, bahwa bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai penanggungjawab wilayah tempat keseluruhan Kompleks Danau Malili berada, mengalami tantangan yang sangat berat, disebabkan karena kurangnya perhatian para pihak yang terkait dan berkepentingan. Pada tingkatan pemerintah pusat dan provinsi, juga harus dapat diungkapkan bahwa masih cukup banyak kesimpangsiuran yang merupakan pertanda lemahnya perhatian terhadap pengelolaan kawasan danau di negeri ini. ) Keterpaduan langkah antara semua jenjang pemerintahan adalah keniscayaan yang harus diwujudkan, seraya melakukan penataan kelembagaan yang cukup efektif guna menangani segala permasalahan danau yang ada di Indonesia.
“ Sebagai daerah yang baru berumur enam, kami memikul tanggungjawab moril maupun materil yang cukup berat untuk dilakoni, sehubungan dengan eksistensi Kompleks Danau Malili yang begitu dikenal dunia dengan segala keunikan warisan dunia yang harus dipertahankan kelestariannya” papar Hatta.
Kompleksitas permasalahan tiga danau yang terhubung secara “kaskade” menuju ke Danau Mahalona yang terletak di bawahnya, terus mengalir ke Danau Towuti yang letaknya lebih rendah lagi) itu, memang memerlukan perhatian para ahli, untuk dijadikan bahan bagi pengelolaan kawasan secara baik dan benar.
Selain itu, peranan pemerintah pada semua tingkatan, khususnya peran kebijakan pengaturan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam era otonomi daerah saat ini, memerlukan dukungan yuridis-konstitusional yang memadai guna menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai “garda terdepan” dalam pengelolaan Kompleks Danau Malili.
Bila melihat karakteristik permasalahan yang ada, terutama setelah mengingat Kawasan Kompleks Danau Malili secara keseluruhan ataupun sebagian besar wilayah inti sistemnya berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, maka Pemerintah Daerah pada saat ini, sedang merancang adanya suatu peraturan daerah yang mengatur pengelolaan danau-danau yang ada di wilayah kabupaten ini.
Dengan keberadaan peraturan daerah yang bersifat mengatur pengelolaan kawasan Kompleks Danau Malili yang secara komprehensif mengakomodasi kepentingan konservasi, pemanfaatan dan pengendalian daya rusak air, maka setidaknya didapatkan kejelasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab dalam mengatasi permasalahan yang ada.
Pada akhir pemaparannya, Bupati Luwu Timur mengusulkan kepada seluruh Bupati/Walikota se Indoneisa agar pengelolaan danau di Indonesia lebih maksimal dan berkelanjutan, maka seharusnya dibentuk Asosiasi Kabupaten Danau se Indonesia, dan Bupati Luwu Timur menyatakan siap menjadi pelopor pembentukan asosiasi tersebut.(KI/yulius)
Ditunjuknya Bupati Luwu Timur menjadi Pembicara pada seminar nasional ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, Luwu Timur memiliki tiga danau yang sangat unik dan sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan Taman Nasional, yakni danau Matano, Towuti dan Danau Mahalona.
Dalam pemaparannya, Bupati Andi Hatta memberikan gambaran tentang kondiisi Luwu Timur secara umum termasuk pptensi yang dimiliki, diantaranya adalah pengelolaan kompleks danau Malili. Menurut Hatta, pengelolaan Kompleks Danau Malili selama ini belum dilakukan secara komprehensif dan dapat dikatakan berjalan seadanya, mengingat banyaknya hal yang masih simpang siur sekitar pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak yang terkait dan berkepentingan. Selama ini boleh dikatakan masih teramat sedikit pada semua tingkatan, maupun dari setiap komponen para pihak terkait dan berkepentingan. Harus diakui, bahwa bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai penanggungjawab wilayah tempat keseluruhan Kompleks Danau Malili berada, mengalami tantangan yang sangat berat, disebabkan karena kurangnya perhatian para pihak yang terkait dan berkepentingan. Pada tingkatan pemerintah pusat dan provinsi, juga harus dapat diungkapkan bahwa masih cukup banyak kesimpangsiuran yang merupakan pertanda lemahnya perhatian terhadap pengelolaan kawasan danau di negeri ini. ) Keterpaduan langkah antara semua jenjang pemerintahan adalah keniscayaan yang harus diwujudkan, seraya melakukan penataan kelembagaan yang cukup efektif guna menangani segala permasalahan danau yang ada di Indonesia.
“ Sebagai daerah yang baru berumur enam, kami memikul tanggungjawab moril maupun materil yang cukup berat untuk dilakoni, sehubungan dengan eksistensi Kompleks Danau Malili yang begitu dikenal dunia dengan segala keunikan warisan dunia yang harus dipertahankan kelestariannya” papar Hatta.
Kompleksitas permasalahan tiga danau yang terhubung secara “kaskade” menuju ke Danau Mahalona yang terletak di bawahnya, terus mengalir ke Danau Towuti yang letaknya lebih rendah lagi) itu, memang memerlukan perhatian para ahli, untuk dijadikan bahan bagi pengelolaan kawasan secara baik dan benar.
Selain itu, peranan pemerintah pada semua tingkatan, khususnya peran kebijakan pengaturan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam era otonomi daerah saat ini, memerlukan dukungan yuridis-konstitusional yang memadai guna menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai “garda terdepan” dalam pengelolaan Kompleks Danau Malili.
Bila melihat karakteristik permasalahan yang ada, terutama setelah mengingat Kawasan Kompleks Danau Malili secara keseluruhan ataupun sebagian besar wilayah inti sistemnya berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, maka Pemerintah Daerah pada saat ini, sedang merancang adanya suatu peraturan daerah yang mengatur pengelolaan danau-danau yang ada di wilayah kabupaten ini.
Dengan keberadaan peraturan daerah yang bersifat mengatur pengelolaan kawasan Kompleks Danau Malili yang secara komprehensif mengakomodasi kepentingan konservasi, pemanfaatan dan pengendalian daya rusak air, maka setidaknya didapatkan kejelasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab dalam mengatasi permasalahan yang ada.
Pada akhir pemaparannya, Bupati Luwu Timur mengusulkan kepada seluruh Bupati/Walikota se Indoneisa agar pengelolaan danau di Indonesia lebih maksimal dan berkelanjutan, maka seharusnya dibentuk Asosiasi Kabupaten Danau se Indonesia, dan Bupati Luwu Timur menyatakan siap menjadi pelopor pembentukan asosiasi tersebut.(KI/yulius)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
No Response to "Bupati Lutim Paparkan Pengelolaan Danau di Lutim - Pada Konferensi Nasional Danau Di Bali"
Leave A Reply