Rabu, 07 Oktober 2009
JK 'Mimpi' Golkar Oposisi
Posted on 10/07/2009 10:05:00 AM by Admin
KabarInvestigasi – Pekanbaru. Pekan ini merupakan detik-detik terakhir Jusuf Kalla menahkodai Partai Golkar. Dan saat membuka perhelatan Munas Golkar, sang ketua umum menggagas partainya menjadi kontrol penguasa. Mimpi di siang bolong?
Dalam pidatonya, 5 Oktober malam, JK memang tidak hanya sekadar mengucapkan pidato 'perpisahan'. Dalam acara yang dihadiri lebih dari 1.000 fungsionaris beringin se-Indonesia itu, ia menggulirkan pilihan yang sebetulnya juga diharapkan publik, menjaga jarak terhadap kekuasaan. Sebab, selama ini Golkar selalu diasosiasikan dengan partai politik yang dekat dengan kekuasaan.
JK mengakui parpol selalu dihadapkan dengan dua pilihan atas kekuasaan. Yakni, memegang kekuasaan atau mengontrol kekuasaan. "Tidak ada pilihan ketiga. Kekuasaan adalah hal yang baik. Apabila tidak bisa berkuasa maka kita harus mengontrol kekuasaan," tegas JK.
Baginya, tidak ada kata lain, Golkar harus melakukan check and balances. Meskipun selama ini tidak terbiasa jauh dari tampuk kekuasaan, menurut JK tidak salah bila Golkar memulai kebiasaan baru. "Tapi kita ini lebih tidak biasa lagi kalau kita meminta-minta kekuasaan," ungkap JK.
Ia menganalogikan dalam 5 tahun terakhir ini Golkar telah lebih banyak berperan dalam keberhasilan pemeritahan saat ini. Dalam menjalankan program pemerintahan, JK mengklaim Golkar lah yang paling gigih membela di parlemen. Tetapi nyatanya, raihan suara Golkar justru kian anjlok.
"Karena di pemerintahan kita posisi nomor dua, maka dalam pemilu yang menang itu ya partai yang jadi orang nomor satunya. Padahal Golkar yang paling banyak berperan," tandas JK.
Dirinya menganalisis, keterpurukan Golkar itu justru lahir karena internal Golkar tidak bersatu. Meski lanjut JK, kurang pas juga bila membandingan pencapaian Golkar dalam pemilu di era reformasi dengan Orde Baru.
"Kenapa Golkar 30 tahun berkuasa? Tentu kita semua menginginkan hal itu. Tapi masa lalu adalah masa lalu, beda dengan masa sekarang, tidak bisa dibandingkan. Kita tidak bisa menangisi masa lalu. Kita dulu terima bersih dari pejabat, dari lurah. Sekarang apa yang di tangan kita itulah upaya kita sendiri," urai saudagar asal Makassar ini.
Karena itu, kunci kesuksesan Golkar menjadi nomor satu, menurut JK adalah memegang pucuk pemerintahan. "Sayang kita tidak menang di Pilpres. Di samping kita tidak bersatu, banyak yang tidak bersatu padu di antara kita semua. Kita tentu harus bekerja keras untuk itu," tutur JK.
Tetapi, usul JK tersebut langsung dapat kritik keras dari mantan rivalnya saat Munas 2004 lalu, Akbar Tandjung. Mantan Ketua DPR ini berpendapat imbauan jaga jarak itu membuktikan JK telah inkonsisten dalam menentukan arah partai.
"Padahal dulu dia yang selalu mengatakan Golkar harus mendukung pemerintah. Sekarang dia mengatakan sebaiknya tidak di pemerintah, menurut saya itu menunjukkan inkonsistensi dengan diri sendiri," ketus Akbar.
Menurutnya, kemana partai akan berlabuh bukanlah hak ketua umum yang akan demisioner. Biarlah DPD I, DPD II dan ormas pendukung yang menentukan sikap Golkar ke depan. Dan dirinya meyakini peserta munas tidak akan serta merta terpengaruh dengan ucapan JK.
"Biar mereka yang menentukan arah partai ke depan, yang nanti akan disampaikan di saat pernyataan politik yang akan dibacakan di akhir Munas," ujar Akbar.
Harapan JK sejatinya terasa wajar. Hanya saja masalahnya memang Golkar selama ini selalu terkesan pragmatis dan lekat dengan kekuasaan. Sehingga untuk merealisasikannya pun tentu saja dengan upaya ekstra dan internal partai yang solid.
Menjaga jarak memang bukan berarti tidak membolehkan kader duduk di pemerintahan. Karena yang terpenting adalah bagaimana partai yang kalah dalam pemilu tetap menjadi sparing partner tangguh bagi pemerintah. Sehingga pemerintah tidak sewenang-wenang dalam mengeluarkan kebijakan.
Dan apakah mungkin mimpi JK terwujud dalam Munas kali ini? Itu yang terasa sulit dan jawabannya tentu sudah ada di benak para peserta Munas. Bila benar tidak terjadi, maka prediksi analis politik UI Sri Budi Ekowardani menyoal ketiadaan oposisi dalam pemerintahan kelak benar adanya.
"Saat ini, partai sepertinya menggantung kepada pemerintahan untuk mendapatkan resources. Dalam kondisi itulah parpol cari aman dengan terlibat dalam koalisi," kata Sri Budi. (KI)
JK mengakui parpol selalu dihadapkan dengan dua pilihan atas kekuasaan. Yakni, memegang kekuasaan atau mengontrol kekuasaan. "Tidak ada pilihan ketiga. Kekuasaan adalah hal yang baik. Apabila tidak bisa berkuasa maka kita harus mengontrol kekuasaan," tegas JK.
Baginya, tidak ada kata lain, Golkar harus melakukan check and balances. Meskipun selama ini tidak terbiasa jauh dari tampuk kekuasaan, menurut JK tidak salah bila Golkar memulai kebiasaan baru. "Tapi kita ini lebih tidak biasa lagi kalau kita meminta-minta kekuasaan," ungkap JK.
Ia menganalogikan dalam 5 tahun terakhir ini Golkar telah lebih banyak berperan dalam keberhasilan pemeritahan saat ini. Dalam menjalankan program pemerintahan, JK mengklaim Golkar lah yang paling gigih membela di parlemen. Tetapi nyatanya, raihan suara Golkar justru kian anjlok.
"Karena di pemerintahan kita posisi nomor dua, maka dalam pemilu yang menang itu ya partai yang jadi orang nomor satunya. Padahal Golkar yang paling banyak berperan," tandas JK.
Dirinya menganalisis, keterpurukan Golkar itu justru lahir karena internal Golkar tidak bersatu. Meski lanjut JK, kurang pas juga bila membandingan pencapaian Golkar dalam pemilu di era reformasi dengan Orde Baru.
"Kenapa Golkar 30 tahun berkuasa? Tentu kita semua menginginkan hal itu. Tapi masa lalu adalah masa lalu, beda dengan masa sekarang, tidak bisa dibandingkan. Kita tidak bisa menangisi masa lalu. Kita dulu terima bersih dari pejabat, dari lurah. Sekarang apa yang di tangan kita itulah upaya kita sendiri," urai saudagar asal Makassar ini.
Karena itu, kunci kesuksesan Golkar menjadi nomor satu, menurut JK adalah memegang pucuk pemerintahan. "Sayang kita tidak menang di Pilpres. Di samping kita tidak bersatu, banyak yang tidak bersatu padu di antara kita semua. Kita tentu harus bekerja keras untuk itu," tutur JK.
Tetapi, usul JK tersebut langsung dapat kritik keras dari mantan rivalnya saat Munas 2004 lalu, Akbar Tandjung. Mantan Ketua DPR ini berpendapat imbauan jaga jarak itu membuktikan JK telah inkonsisten dalam menentukan arah partai.
"Padahal dulu dia yang selalu mengatakan Golkar harus mendukung pemerintah. Sekarang dia mengatakan sebaiknya tidak di pemerintah, menurut saya itu menunjukkan inkonsistensi dengan diri sendiri," ketus Akbar.
Menurutnya, kemana partai akan berlabuh bukanlah hak ketua umum yang akan demisioner. Biarlah DPD I, DPD II dan ormas pendukung yang menentukan sikap Golkar ke depan. Dan dirinya meyakini peserta munas tidak akan serta merta terpengaruh dengan ucapan JK.
"Biar mereka yang menentukan arah partai ke depan, yang nanti akan disampaikan di saat pernyataan politik yang akan dibacakan di akhir Munas," ujar Akbar.
Harapan JK sejatinya terasa wajar. Hanya saja masalahnya memang Golkar selama ini selalu terkesan pragmatis dan lekat dengan kekuasaan. Sehingga untuk merealisasikannya pun tentu saja dengan upaya ekstra dan internal partai yang solid.
Menjaga jarak memang bukan berarti tidak membolehkan kader duduk di pemerintahan. Karena yang terpenting adalah bagaimana partai yang kalah dalam pemilu tetap menjadi sparing partner tangguh bagi pemerintah. Sehingga pemerintah tidak sewenang-wenang dalam mengeluarkan kebijakan.
Dan apakah mungkin mimpi JK terwujud dalam Munas kali ini? Itu yang terasa sulit dan jawabannya tentu sudah ada di benak para peserta Munas. Bila benar tidak terjadi, maka prediksi analis politik UI Sri Budi Ekowardani menyoal ketiadaan oposisi dalam pemerintahan kelak benar adanya.
"Saat ini, partai sepertinya menggantung kepada pemerintahan untuk mendapatkan resources. Dalam kondisi itulah parpol cari aman dengan terlibat dalam koalisi," kata Sri Budi. (KI)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
No Response to "JK 'Mimpi' Golkar Oposisi"
Leave A Reply