Jumat, 02 Oktober 2009
Perlindungan Perempuan Semakin Muncul Kepermukaan
Posted on 10/02/2009 03:46:00 AM by Admin
KabarInvestigasi-Banda Aceh.Masalah perlindungan perempuan dalam beberapa tahun terakhir, diprovinsi Aceh semakin muncul kepermukaan.Tentunya tidak terlepas dari adanya peningkatan kesadaran di kalangan perempuan Aceh terhadap pemenuhan hak-hak mereka.
Demikian antara lain disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, pada acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemberdayaan Perempuan Se- Aceh, kemarin.
Kata dia, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
”Pembangunan nasional dan daerah selayaknya memberikan akses yang memadai bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan,”katanya.
Selain itu, sebut Nazar, pembangunan nasional dan daerah harus memegang prinsip pemenuhan hak asasi manusia, yang salah satunya tercermin dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.
”Masalah yang dihadapi perempuan aceh pada umumnya masih terjebak pada masalah klasik, antara lain, marjinalisasi, tindak kekerasan, beban ganda, pelabelan, dan sub-ordinasi yang harus dipikulnya,”sebut Nazar.
Menurut Wagub, untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di wilayah domestik maupun publik, serta kekerasan struktural dan kekerasan kultural tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Artinya, diperlukan upaya-upaya perlindungan bagi perempuan, baik itu kekerasan dalam rumah tangga, maupun perlindungan perempuan di daerah konflik dan bencana,”papar Wagub.
Dengan demikian, sebut dia, diperlukan suatu kebijakan perlindungan perempuan secara terpadu, dan dilaksanakan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan kabupaten/kota.
“Apalagi dengan dibentuknya badan pemberdayaan perempuan di daerah, maka peran sebagai implementator kebijakan dan program oleh daerah akan dapat lebih diwujudkan, dibandingkan pada waktu bentuk lembaganya masih berupa biro yang perannya hanya dibatasi pada koordinasi dan penyusunan kebijakan, tidak pada tataran implementasi,”sebut dia.
Dijelaskan Nazar, Kebijakan perlindungan perempuan yang dikembangkan saat ini, dan akan dilanjutkan untuk lima tahun kedepan, meliputi 3 (tiga) kebijakan utama.
”Seperti, Pelaksanaan kebijakan pencegahan dilakukan melalui upaya-upaya penegakan hukum, perbaikan peraturan perundang-undangan, peningkatan pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan, misalnya melalui komunikasi, informasi dan edukasi (kie), advokasi, dan sosialisasi, maupun peningkatan kapasitas kelembagaan dalam bentuk tot dan pelatihan,”terang Nazar. (KI/AFRIZAL)
Kata dia, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
”Pembangunan nasional dan daerah selayaknya memberikan akses yang memadai bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan,”katanya.
Selain itu, sebut Nazar, pembangunan nasional dan daerah harus memegang prinsip pemenuhan hak asasi manusia, yang salah satunya tercermin dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.
”Masalah yang dihadapi perempuan aceh pada umumnya masih terjebak pada masalah klasik, antara lain, marjinalisasi, tindak kekerasan, beban ganda, pelabelan, dan sub-ordinasi yang harus dipikulnya,”sebut Nazar.
Menurut Wagub, untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di wilayah domestik maupun publik, serta kekerasan struktural dan kekerasan kultural tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Artinya, diperlukan upaya-upaya perlindungan bagi perempuan, baik itu kekerasan dalam rumah tangga, maupun perlindungan perempuan di daerah konflik dan bencana,”papar Wagub.
Dengan demikian, sebut dia, diperlukan suatu kebijakan perlindungan perempuan secara terpadu, dan dilaksanakan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan kabupaten/kota.
“Apalagi dengan dibentuknya badan pemberdayaan perempuan di daerah, maka peran sebagai implementator kebijakan dan program oleh daerah akan dapat lebih diwujudkan, dibandingkan pada waktu bentuk lembaganya masih berupa biro yang perannya hanya dibatasi pada koordinasi dan penyusunan kebijakan, tidak pada tataran implementasi,”sebut dia.
Dijelaskan Nazar, Kebijakan perlindungan perempuan yang dikembangkan saat ini, dan akan dilanjutkan untuk lima tahun kedepan, meliputi 3 (tiga) kebijakan utama.
”Seperti, Pelaksanaan kebijakan pencegahan dilakukan melalui upaya-upaya penegakan hukum, perbaikan peraturan perundang-undangan, peningkatan pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan, misalnya melalui komunikasi, informasi dan edukasi (kie), advokasi, dan sosialisasi, maupun peningkatan kapasitas kelembagaan dalam bentuk tot dan pelatihan,”terang Nazar. (KI/AFRIZAL)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
No Response to "Perlindungan Perempuan Semakin Muncul Kepermukaan"
Leave A Reply