Posted on 10/15/2009 01:39:00 AM by Admin
KabarInvestigasi – Namlea. Raja Petuanan Lilialy, Anwar Bessy SE, mendesak Kejaksaan Negeri Namlea segera memeriksa Kepala Dinas Tata Kota, Kabupaten Buru, Bade Salampessy ST. Desakan ini menyusul terbongkarnya skandal penyimpangan ganti rugi tanah proyek Bandara Namniwel yang terindikasi kuat merugikan Negara ratusan juta rupiah.
Kepada wartawan kemarin (15/10), Raja Petuanan Lilialy, Anwar Bessy SE, mengaku sudah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di proyek ganti rugi tanah Bandara Namniwel kepada Kejaksaan Negeri Namlea menjelang akhir puasa, atau pertengahan bulan September lalu.
Anwar yang datang dengan beberapa kepala soa dan saniri negeri diterima langsung Kajari Namlea, Agus Waluyo SH,MH di ruang kerja kajari. “Kita sudah laporkan resmi ke kejaksaan dan dalam laporan tersebut kita mintakan agar Kepala Dinas Tata Perkotaan Kabupaten Buru yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana ganti rugi tersebut agar turut diperiksa, sehingga masalah ini bisa lebih transparan lagi dan dapat diketahui siapa yang memakan uang rakyat tersebut,”tegas Anwar Bessy.
Anwar belum mau membeberkan lebih rinci isi laporan ke kejaksaan tersebut.
“Tapi yang pasti sudah ada indikasi korupsi, sebab tanah di lahan bandara yang letaknya antara Desa Sawah dan Desa Waeperang adalah tanah komunal dan dikuasai Pemerintahan Adat Lilialy. Kecuali ada beberapa persil yang sudah dilepaskan hak guna usahanya oleh raja kepada beberapa warga. Tapi dalam proses pemmebasan Raja Petuanan tidak pernah dilibatkan, bahkan mereka berani membayarkan ganti rugi tanah kepada pihak-pihak tertentu dengan tidak didukung bukti-bukti yang tidak benar,” papar Anwar Bessy.
Karena itu, lanjut dia, ada pihak-pihak tertentu, terutama oknum kades dan oknum di tim Sembilan desa Sawah yang turut menikmati uang ganti rugi tersebut dengan cara menggelembungkan luas lahan perseorangan. Ada pula yang memasukan nama orang yang sudah meninggal seakan-akan yang bersangkutan punya tanah di lokasi proyek, misalnya atas nama almarhum Pombo Soamole, kemudian uangnya diterima salah satu tim Sembilan dan dibagikan diantara mereka.
Anwar mengaku dalam pertemuan tanggal 9 September lalu di ruang kerja Asisten I , masalah berbau korupsi itu sudah secara transparan terbongkar dalam rapat tersebut. Bahkan terlebih dahulu telah ditulis di koran-koran. “Misalnya tanah atas nama almarhum Pombo Soamole yang duitnya dipakai konon untuk honor panitia ganti rugi tanah di desa,” tutur Anwar.
Herannya lagi, tutur Anwar, Ketua Panitia, Moksen Jamlean SH dan juga Bade Salampessy ST tidak tergerak hati mereka untuk menyelematkan uang Negara tersebut dengan berusaha menarik kembali uang-uang tersebut dari yang tidak berhak. Atau minimal melaporkan tim Sembilan desa dan juga kepala desa ke pihak yang berwajib guna diproses hukum.
Karena itu, Anwar sempat mencurigai, bahwa Kadis Tata kota juga turut terlibat dalam skandal menyolong uang Negara ratusan juta rupiah tersebut. “kita presdiksi ada terjadi kerugian sampai ratusan juta, sebab dari total anggaran Rp.4,2 milyar, kami dengar sudah dibayarkan ke masyarakat termasuk pemerintah desa Sawah konon mencapai Rp.3 milyar lebih,” papar Anwar.
Anwar mengaku tetap mencurigai Bade Salampessy, karena yang selama ini oknum yang bersangkutan paling banyak berperan dan selalu berhubungan dengan Kepala Desa Sawah, Bahri Umasugi SH,MM juga selalu berhubungan dengan beberapa oknum tim Sembilan, terutama dengan Arif Soamole dan Edo Bau Bau.
Sementara itu, Salah satu anggota tim Sembilan, Arief Ternate kepada wartawan menegaskan, bahwa dirinya tidak terlibat dalam skandal pencurian uang Negara tersebut. Dua rekan lainnya, Umar Bazargan dan Rajab Soamole juga dijamin bersih dalam skandal itu.
Menurut Arief Ternate, tim Sembilan yang dibentuk dengan SK kepala Desa Sawah juga termasuk Kepala Desa Waeperang, Hasan Tinggapy dan mantan Kades Waeperang, Djen Kaimudin. Tapi ia tidak yakin kalau keduanya juga terlibat dalam praktek kotor ini.
Senada dengan Anwar Bessy , Arief Ternate juga mencurigai kalau Bade Salampessy ST juga terlibat dalam skandal tersebut. Alasannya, bahwa Kades Sawah dan dua anggota tim Sembilan, Arif Soamole dan Edo Bau Bau selalu mondar-mandir berkonsultasi dengan Bade, baik di kantor bahkan sampai di rumah, kemudian keluar nama-nama penerima ganti rugi dan luas lahan tertera dalam daftar penerima ganti rugi.
Arief Ternate, mengaku hanya bekerja efektif empat hari di lapangan saat dilakukan pengukuran tanah. Karena ia menyaksikan ada yang tidak beres, ia bersama Umar Bazargan lalu mengundurkan diri. Sedangkan Rajab Soamole dari awal memang tidak mau terlibat dalam masalah tersebut, sehingga selalu bersikap pasif.
Arif mengaku pula, bahwa ia pernah ditawari uang hasil dari kejahatan korupsi tersebut. Tapi tidak jadi diberikan, dengan dalih uangnya masih disimpan untuk suatu waktu dikembalikan. “Dong su bikin salah, tapi masih berkoar-koar di desa bahwa dong di back up polisi, sehingga tidak perlu takut. Katanya pula dong sudah siapkan uang banyak untuk berperkara,” beber Arief Ternate.
Sedangkan Kajari Namlea, Agus Waluyo SH, MH yang ditemui sehari sebelumnya, membenarkan sudah menerima laporan dari Raja Lilialy perihal dugaan tindak pidana korupsi ganti rugi tanah Bandara Namniwel. Tapi Agus Waluyo tidak dapat menjelaskan lebih rinci, karena pihaknya masih dalam pengumpulan data-data.
Menurut Agus, banyak kasus korupsi yang kini sedang dalam penyelidikan, termasuk ganti rugi tanahBandara Namniwel. Tapi ia tidak merinci lebih lanjut. “Jumlahnya sekitar delapan kasus,” timpal Kasie Intelejen, Firman Halawa SH.
Tiga kasus korupsi lagi sudah dalam tahap penyidikan, yakni kasus koruspsi DAK pendidikan dengan tersangka Hakim Fatsey SH, kasus proyek SMPN Wawamboli dengan tersangka Ali Tualeka SH dan kasus tanah pertanian yang juga telah memasuki tahap penyidikan. Khusus menyangkut kasus Hakim Fatsey sudah mendekati rampung. (KI/Abdul Rosyid)
No Response to "Kejaksaan Didesak Periksa Kadis Tata Kota"
Leave A Reply