KabarInvestigasi

KabarInvestigasi – Namlea. Aliansi Masyarakat Pemerhati Buru siap mengerahkan kekuatan ribuan massa untuk memboikot tes seleksi CPNS di Kabupaten Buru. Aliansi ini menilai pengangkatan PNS di daerah itu sarat dengan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Ancaman itu dilontarkan Aliansi Pemerhati Masyarakat Buru dalam aksi unjukrasa damai yang digelar di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) , Kantor Bupati dan Gedung DPRD Buru, rabu (4/11). “Bila tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami bersama masyarakat Buru akan turun ke jalan dengan massa yang lebih banyak lagi untuk memboikot tes seleksi penerimaan PNS,” tegaskan M. Rifai Umasugi, salah satu penanggungjawab aksi unjuk rasa saat berunjuk rasa di gedung DPRD Buru.

Aksi unjukrasa yang mendapat pengawalan ketat aparat keamanan dan intel-intel itu berawal di kantor BKD Kabupaten Buru. Namun di sana massa tidak berhasil mendapat jabawan memuaskan dari Kepala BKD, Drs Sijaran Tomnusa. Dari kantor BKD, massa lalu bergerak menuju kantor bupati.

Namun lagi-lagi, massa pendemo tidak dapat menemui Bupati Buru, Drs. H. M. Husnie Hentihu dan Wakil Bupati, Ramli Umasugi SPi. Kedua petimggi di Buru ini sudah lebih dari seminggu berada di luar daerah.

Ada pendemo sempat kesal, karena saban tes CPNS di Buru, Husnie terkesan selalu cuci tangan. Awal pengemumuman penerimaan CPNS dan pengemuman hasil CPNS, konon orang nomor satu di Buru ini selalu tidak berada di tempat, sehingga bila ada reaksi tidak puas dari masyarakat maka Sekda Buru, Ir. Juhana Sudrajat yang konon selalu jadi bemper ketidakpuasan massa.

Sama seperti kejadian aksi kemarin, lagi-lagi Juhana Sudrajat yang harus berhadapan dengan massa pendemo. Walau sudah bertemu dengan Juhana, massa tetap saja tidak puas dan melanjutkan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Buru.

Di DPRD massa yang berkekuatan kurang dari lima puluh orang ini diterima Wakil Ketua DPRD Buru, Muhammad Waekabu SH dan separoh anggota DPRD. Muhammad mengaku sudah memanggil Kepala BKD untuk dimintai keterangan soal seleksi CPNS. Tapi dengan adanya aksi tersebut, dijanjikan Sirajan akan dipanggil lagi untuk dimintai keterangan di DPRD tanggal 9 Nopember nanti.

Dalam pertemuan dengan DPRD Buru tersebut, Aliansi Pemerhati Masyarakat Buru, mempersoalkan porsi PNS di Kabupaten Buru yang selalu didominasi orang luar. Sementara anak daerah hanya dininabobokan dengan pegawai tidak tetap (PTT).

Yang menyedihkan lagi, para PTT yang banyak hanya tamatan SMA ini harus gigit jari, karena dalam formasi pengangkatan CPNS kali ini, mereka tidak dapat berpartisipasi aktif karena dalam formasi penerimaan calon PNS tidak diakomodir dari tamatan SMA. “Berkaca dari pengalaman beberapa kali penerimaan CPNS di daerah ini, namun yang selalu mendominasi kelulusan bukan anak daerah. Masyarakat Buru justeru dimarginalkan di daerahnya sendiri ,” tuding Rifai Umasugi dkk di dalam pernyataan sikapnya.

Untuk itu dalam tuntutannya, aliansi Pemerhati Masyarakat Buru antara lain mendesak pemerintah daerah untuk menambah porsi CPNS karena tidak representative dengan kebutuhan masyarakat Buru.

Yang lebih penting lagi, mereka mendesak pemerintah daerah untuk memprioritas putera daerah. Seleksi CPNS agar dipusatkan di masing-masing kecamatan di Buru.
Selain itu, dituntut pula agar salah satu persyaratan bagi peserta test CPNS agar menggunakan kartu keluarga. Mereka mendesak pihak legislative agar segera memanggil Kepala BKD guna mempertanyakan pengangkatan PNS yang dinilai sarat KKN.

Bila tuntutan tersebut tidak diakomodir bupati dan pemerintah daerah, ribuan massa siap dikerahkan untuk turun ke jalan guna memboikot tes seleksi penerimaan CPNS di daerah itu.(KI/Abdul Rosyid)