Senin, 18 Januari 2010
Manusia Kampus Nilai UUPA Kangkangi MoU Helsinki
Kedatangan para pengunjuk rasa tersebut, dikarenakan, selama ini Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, terkesan belum serius dalam memperjuangkan kewenangan kepada pemerintah Aceh.
“Hal tersebut dapat terlihat dengan belum dikeluarkannya peraturan pemerintah (PP) atas kewenangan sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh, bahkan belum ada tekanan dan desakan yang kuat dari eksekutif maupun legeslatif,”ungkap Koordinator lapangan GMA, Muhammad Fazil, dalam orasinya itu.
Karena itu, mahasiswa meminta kepada anggota DPRA untuk mengamandemen undang-undang Pemerintah Aceh.Pasalnya, selama ini UUPA dinilai masih belum terealisasi dan juga bertentangan dengan perjanjian MoU Helsinki.
“Saat ini baru dua peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh pusat, tentang pemebentukan partai lokal, serta pemberhentian dan pengangkatan sekretaris Daerah Aceh,”teriak Fazil.
Masih, kata dia, kondisi seperti itu, menunjukkan bukti bahwa Pemerintah Pusat belum konsisten.Dan, selainnya juga tidak terlepas pula, dikarenakan, lemahnya komitmen Pemerintah Aceh dalam mendesaknya.
“Pada awal masa kerja DPRA, lebih banyak menghabiskan waktu dalam perebutan kekuasaan.Sehingga, tugas-tugas yang menyangkut kehidupan rakyat, mulai terabaikan.
Ia meminta, hendaknya, pemerintah pusat, harus segera mengeluarkan delapan Peraturan Pemerintah (PP) dan tiga peraturan presiden (perpres) tentang kewenangan pemerintah Aceh, pinta dia.(KI/AFRIZAL)
No Response to "Manusia Kampus Nilai UUPA Kangkangi MoU Helsinki"
Leave A Reply