KabarInvestigasi

Kabarinvestigasi-Banda Aceh.Bank BPD Aceh menargetkan tahun 2010 bakal menyalurkan kredit diberbagai sektor dengan totalnya sebesar Rp7 Triliun dan yang terbesar yaitu disektor rill.Sedangkan untuk tabungan trimbun mencapai 3,5 Trliun.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama Bank BPD Aceh, Aminullah Usman, kepada wartawan, Sabtu (20/2), disela-sela peluncuran produk dan sosialisasi tabunganku yang difasilitasi oleh Badan Musyawarah Perbankan Daerah-Nanggroe Aceh Darussalam (BMPD-NAD) di Taman Sari Banda Aceh.

Kata Aminullah, kedepan dalam penyaluran kredit terhadap sektor pertanian, harus adanya sinergi antara pihak bank dengan penerima mamfaat.Intinya, bantuan kredit tersebut harus dipergunakan sesuai keperluan.

“Penerima kredit harus benar-benar ahli dan sejalan dengan pihak pemberi modal.Dalam artian, jika suatu daerah itu misalnya, memiliki persawahan, namun tidak ada irigasinya, tetapi bank memaksakan juga memberikan kredit,”ujar Aminullah.

Masih kata Dirut BPD Aceh, pihaknya nantinya juga akan membuat manual, SOP dan bidang pertanian.Bahkan, harus pula sejalan dengan dinas-dinas terkait, sehingga menimbulkan kemacetan dalam penyaluran kredit.

“Bank ada berkewajiban untuk menyalurkan kredit, tapi kredit itu tidak boleh macet diatas 5 persen lebih.Sebab, jika terjadi kemacetan dari angka tersebut yang menjadi masalah pihak bank, maka sejak awal harus selektif”papar Dirut BPD Aceh.

Tambah dia lagi, selama Ia memimpin sebagai Dirut Bank BPD Aceh, tetap berkomitmen untuk melanjutkan penyaluran kredit kepada masyarakat Aceh.

Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, mengatakan, Pengembangan perekonomian di Aceh saat ini terkesan masih menunggu bantuan dan hanya sebatas memasukkan proposal, guna mendapatkan modal usaha.

“Perbankan seharusnya turut membantu program pemerintah, untuk mengurangi angka kemiskinan dengan memberikan kemudahan kredit bagi masyarakat kecil yang ingin membuka usaha, jangan saja kredit diberikan kepada pejabat, pegawai, dan pengusaha besar, tetapi juga kepada pengusaha kecil”.kata Wagub Aceh, Muhammad Nazar.

Menurutnya, program ekonomi tidak akan berkembang jika pemikiran masyarakat masih berharap dipemerintah, karena sering bantuan dana dari pemerintah kurang pengawasan sehingga dana yang telah didapatkan tidak digunakan sesuai keperluan usaha.

“Bantuan modal dari pemerintah justeru digunakan untuk hal lain, bahkan dorongan pada diri masyarakat untuk mengembalikan dana tersebut tertanam sudah.Pemikiran seperti itu harus dirubah,”pintanya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten/kota juga harus membuka hubungan yang dinamis dengan perbankan untukmenjadikan sebagai mitra dalam meningkatkan perekonomian di daerah, terutama dalam program pertanian, perumahan rakyat dan usaha mikro lainnya.

“Seyogyanya Bank harus selektif dan siaga, supaya dapat terjamain pengembalian kredit, terutama pada pengusaha dan melakukan pembinaan dan pengawasan serta membantu mencarikan peluang pasar,”tutur Wagub.

Sambung Nazar lagi, pada 3 bulan atau 6 bulan sekali, Pemerintah Kabupaten/Kota juga harus melakukan publikasi kepada masayarakat yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan dari penyaluran kredit dimaksud.

“Jangan sampai ada kredit yang dipaksakan dan selain itu, bank harus mentaati komitmen yang telah disepakati dengan Pemerintah, untuk tidak memungut biaya administrasi pada pinjaman kredit pengusaha kecil,”sambung Nazar.(KI/AFRIZAL)