KabarInvestigasi

Kabarinvestigasi-Banda Aceh.Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Aceh, akan mempersiapkan lapas bagi bendaharawan yang tidak membayar pajak, karena selama ini penyampaian pelaporan tingkat kepatuhan dari bendaharawan sangat minimal yaitu hanya 0,74 persen atau belum sampai 1 persen.

Demikian antara lain disampaikan Kepala Kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Aceh Muhammad Haniv, kemarin di Banda Aceh, seraya menyatakan, dengan adanya lapas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tahun 2010.

Kata Haniv, penyediaan lapas tersebut dilakukan agar bendaharawan yang nakal atau yang tidak patuh akan dijebloskan ke penjara, sebab, sepanjang tahun 2004-2009.

“Sebahagian besar WP bendaharawan yang menyampaikan SPT-nya, baru mencapai 0,74 persen.Ini menunjukkan bahwa, hampir semua bendaharawan di Aceh tidak patuh pada pajak, bahkan ada pula mengemplang pajak sejak tahun 2001-2009,”ujar Haniv.

Masih kata dia, salah satu program utama Ditjen Pajak adalah penegak hukum di bidang perpajakan terhadap WP yang tidak patuh dengan melakukan tindakan pemeriksaan, penagihan bahkan penyelidikan kerja sama dengan Polri, Kejati, Depkum HAM.

“Selain itu pengawasan dan pembinaan terhadap WP Bendaharawan dan jasa Konstruksi, tetap terus dilakukan oleh jajaran Kanwil DJP Aceh.Dan, kami berkomitmen untuk menghimbau kepada seluruh wajib pajak di wilayah Aceh agar segera menyampaikan SPT tahunan PPh-nya sebelum jatuh temponya berakhir,”paparnya.

Tambah dia lagi, pihaknya juga menghimbau bagi semua karyawan atau pegawai baik PNS maupun pegawai swasta, yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar segera mendaftarkan diri.

“Tujuannya untuk memperoleh NPWP di KPP terdekat, dan jika tidak, nantinya akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan lebih tinggi dari 20 persen dari tarif normal,”sambung Haniv.

Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar menyatakan, untuk menghentikan pinjaman dari luar negeri, pemerintah Aceh akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sektor perpajakkan.

“Tingkat kepatuhan pajak mulai terlihat meningkat, yaitu dari urutan paling bawah menjadi ke peringkat ke 16.Bahkan, Aceh juga menempati peringkat kedua standar nasional dalam prosentase pencapaian penerimaan pajak,”tandas Wagub.

Menurut Nazar, bagi siapapun yang tidak taat pajak harus ada ketegasan serius, khususnya terhadap bendaharawan daerah, ini akan kita tertibkan melalui koordinasi dengan Sekda.

“Sehingga dengan tingkat kepatuhan terhadap penyampaian pajak,masyarakat Aceh dapat memberikan harapan dan peluang kembali dalam pembangunan Aceh ke ranah yang lebih baik,”pungkas Nazar.(KI/DEDI)