KabarInvestigasi

Kabar Investigasi | Banda Aceh.Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, pada tahun 2010 membentuk Asistensi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) sekaligus melakukan penetapannya.

Hal tersebut dilakukannya dalam mewujudkan good goverment, sebagai wujud tanggungjawabnya terhadap visi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang tercantum pada rencana strategi.

Wakil Walikota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengatakan, LAKIP merupakan sarana bagi Pemko untuk menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kinerja seluruh stakholder (DPRK dan masyarakat).

”Nah selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja Pemko Banda Aceh dimasa yang akan datang,”ujar Illiza, pada Selasa (9/2) tadi pagi, bertempat diaula setempat.

Kata dia, penetapan Kinerja ini berdampak langsung terhadap proses penyusunan LAKIP serta penetapan kinerja sesuai mekanisme perundang-undangan serta penyusunannya dan Penetapan Kinerja harus tepat waktu.

Ia menyebutkan, dengan adanya Asistensi penyusunan LAKIP dan penetapan Kinerja, dapat membimbing aparatur Pemerintahan Kota Banda Aceh dalam mengevaluasi kinerja SKPD secara periodik.

”Intinya, dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau rencana Strategi (Renstra) dimasing-masing perangkat kerja tersebut, sebut dia”.

Menurut Illiza, dalam penyampaian laporan dari perangkat kerjanya, selama ini sering mengalami kendala dibeberapa sektor, diantaranya dokumentasi, sinerginitas, maupun renstra.

Namun begitu, pihaknya terus melakukan evaluasi kepada SKPD dalam mengemban abdi negara kearah yang lebih baik khususnya di Pemko Banda Aceh.Sehingga, ketika dilakukannya pemeriksaan mampu dipertanggungjawabkan,pungkas Wakil Walikota.(KI/AFRIZAL)