KabarInvestigasi

Kabarinvestigasi-Banda Aceh.Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Aceh, pada Rabu (31/3) kemarin, menggelar lokakarya gagasan revitalisasi forum multi pihak untuk perlindungan hutan Aceh selama dua hari yakni 31 Maret hingga 1 April 2010 di aula kantor setempat.

Lokakarya tersebut, diikuti sebanyak 200 peserta dari dinas dan lembaga pemerintah di tingkat provinsi, Bappeda dan Dinas Kehutanan dan perkebunan seluruh kabupaten/kota di Aceh, DPRA, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi dan lembaga riset, organisasi masyarakat adat, lembaga donor, NGO internasional dan sektor swasta.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, dalam arahannya yang diwakili Asisten II Setda Aceh,T Said Mustafa, mengatakan, saat ini Pemerintah Aceh melakukan upaya perlindungan hutan Aceh dengan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menekan kerusakan hutan Aceh.

“Ada 3 program yang sedang dijalani yakni melakukan penataan kembali hutan Aceh (redesain), menghutankan kembali kawasan hutan yyang telah rusak (reforestasi) dan pengurangan laju kerusakan hutan (reduksi deforestasi),”katanya.

Kata Said, kegiatan perlindungan terhadap hutan Aceh dilanjutkan dengan menghadirkan program Aceh Green.Program Aceh Green merupakan sebuah visi progresif mengenai arah baru pembangunan Aceh pasca konflik dan tsunami, terutama dengan sumber daya alam terbarukan sebagai pijakan utama.

“Lokakarya revitalisasi Forum Multipihak untuk perlindungan hutan Aceh ini merupakan salah satu langkah besar yang harus didukung karena ini sesuai dengan visi Aceh Green,”ujar Said.

Menurut dia, forum tersebut dianggap penting untuk membentuk suatu komunitas perlindungan hutan yang solid di Aceh.Dengan harapkan berdampak positif terhadap tindakan nyata dari kegiatan perlindungan hutan yang terdiri dari pemerintah, LSM, masyarakat adat dan sektor swasta, tuturnya.

Ketua panitia lokakarya, dr Warqah Helmi (sekretaris Bappeda Aceh), dalam laporannya menyebutkan, lokakarya selama dua hari ini peserta akan melakukan diskusi untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan forum multi pihak untuk perlindungan hutan Aceh beserta solusinya.

“Selanjutnya lokakarya akan menghasilkan kesepakatan untuk pembentukan Forum Multipihak yang anggotanya terdiri dari pemerintah, LSM, masyarakat adat dan sektor swasta,”sebut dia.

Kegiatan itu, menghadirkan pembicara dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh, M. Yakob Ishadamy dari Tim Aceh Green, TM Zulfikar dari Walhi Aceh dan Diah Y Raharjo dari Departemen Kehutanan.(KI/AFRIZAL)