KabarInvestigasi

KabarInvestigasi-Banda Aceh.Dewan Pengurus Provinsi-Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP-Apindo) Aceh, menyanggah tentang realisasi Kredit Pemberdayaan Pengusaha (KPP), masih mengambang yang sebelumnya dilangsir media ini. Dengan alasan, kewenangannya bukan untuk mengurus perkreditan itu, melainkan hanya mensosialisasikan saja atas program KPP tersebut.

“Tugas Apindo, meliputi, menerima permohonan, meneliti kelengkapan persyaratan Administrasinya, dan meneruskan proposal pemohoon ke Pemerintah Aceh melalui Biro Ekonomi,”kata ketua Dewan Pengurus Provinsi-Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP-Apindo) Aceh, H.M Dahlan, kepada KI, kemarin.

Ia juga menolak, terkait adanya pengutipan kepada pemohon kredit itu yang bervariasi untuk memperoleh bantuan dimaksud.Melainkan, hanya untuk iuran dan uang pangkal anggota sesuai tingkatan usaha.

“Tidak ada kutipan dalam bentuk apapun yang dipungut Apindo untuk pengurusan KPP, kecuali, uang iuran anggota yang wajib di bayar setiap menjadi anggota Apindo.Lalu, kalau ada yang mengatakan pengutipan untuk pengurusan KPP, ini fitnah”,tolak diaUcap Dahlan.

Kata dia, selama ini pihak Apindo hanya menjalankan amanah yang di tetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104 tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh nomor 74 tahun 2008, diantaranya, mensosialisasikan program KPP untuk Pengusaha di Aceh yang terkena korban gempa dan Tsunami,ujarnya.

Menurut Dahlan, selama ini penyaluran dana Kredit Pemberdayaan Pengusaha Korban gempa dan Tsunami, sebagian diantaranya sudah teralisasi, seperti, Banda Aceh, Bireun, Lhokseumawe, dan Meulaboh.

“Berdasarkan informasi yang kami terima di Biro Ekonomi, hingga bulan juli 2008 lalu sudah terealisasi mencapai Rp12 Milyar, artinnya, penyaluran bantuan kredit tidak mengambang”papar dia.

Dahlan tidak menepis, terkait adanya keterlambatan dalam penyaluran kredit tersebut.Hal ini disebabkan adanya kendala internal dipihak Bank BPD Aceh, mengingat banyaknya pemohon yang harus ditangani disamping tugas rutin Bank BPD.Ia juga menilai, persoalan itu disebabkan terbatasnya sumberdaya manusia (SDM) di lembaga itu dan bukan dari Apindo,”tandas Dahlan.

Tidak hanya itu, sambung dia lagi, keterlambatan penyaluran juga disebabkan dari pemohon. Misalnya, ada dari pengusaha terlibat kredit macet, anggunan yang tidak mencukupi serta ada diantara pemohon yang tidak terbukti sebagai korban gempa dan Tsunami.

“Nah, ini berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak Bank BPD Aceh, intinya, banyak pemohon mengajukan kredit itu terdapat beberapa permasalahan,”sambung dia lagi.

Tambah Dahlan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, salah satunya melakukan beberapa pertemuan serta melayangkan surat kepada Menteri Keuangan dan kepada Gubernur Aceh, untuk menunjukan Bank lain sebagai penyalur KPP tersebut.

“Agustus kemarin sudah ada persetujuan dan kesepakatan dari ketiga Bank yang akan menyalurkan kredit itu, yakni Bank BNI, BRI dan Bank Mandiri, dan hanya tinggal menunggu realisasi pencairan kredit tersebut oleh kantor pusat ketiga Bank yang di maksud,”tambah Dahlan.

Ia berharap, hendaknya Bank BPD Aceh terhadap proposal permohonan kredit yang belum sempat ditanggani, agar dapat mengembalikan ke Sekretariat Apindo Aceh melalui Pemerintah Daerah Aceh.

“Proposal permohonan ini, nantinya akan kita perbaharui pengirimannya kepada ketiga Bank yang baru ditunjuk itu,”harap dia.

Sebelumnya tersiar kabar, para calon penerima bantuan Kredit Pemberdayaan Pengusaha (KPP), mempertanyakan realisasi bantuan dari nilai Rp50 juta sampai Rp500 juta tersebut. (KI/AFRIZAL)