KabarInvestigasi

KabarInvestigasi - Banda Aceh. Badan Narkotika Provinsi (BNP) Aceh, kembali meminta kepada pemerintah Aceh, segera mengeluarkan Intruksi Gubernur (Ingub), bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijajarannya maupun masyarakat didaerah itu, untuk terbebas dari jeratan barang haram Narkotika dan Obat/bahan Berbahaya, sebagaimana yang telah diwacana dan diusulkan.

Kepala Bagian umum BNP Aceh, Ponirin, di Banda Aceh, kemarin, mengatakan, permintaan tersebut telah disampaikan melalui surat kepada Gubernur Aceh, yang ditandatangani langsung ketua BNP Aceh, yang juga sebagai wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar.

"Hal ini merupakan, dalam upaya memperkuat keterlibatan pemerintah maupun kalangan nonpemerintah di provinsi Aceh, supaya adanya keterlibatan dalam memerangi narkoba sebagai musuh bersama," kata Ponirin, disela-sela pelaksanaan sosialisasi tentang Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba dikalangan pengusaha se-Aceh yang dihadiri sejumlah 76 peserta, bertempat di Sultan Hotel.

Pada kesempatan itu, turut hadir Dir Narkoba Polda Aceh, Kombes Pol Rahadi Mulyanto, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Banda Aceh, Kalakar BNP Aceh, yayasan rehabilitasi narkoba Rumoh Geutanyoe, pejabat Kamar Dagan dan Industri (Kadin) Aceh.

kata dia, komitmen pemerintah Aceh saat ini semakin besar dalam memberantas kepentingan bebas narkoba.Pasalnya, tidak hanya dijajaran pns saja yang diberlakukan, melainkan juga telah memperluas hingga kesektor-sektor yang lainnya, termasuk dunia usaha swasta, misalnya.

”Sudah barang pasti, dalam mengurangi produksi beredarnya narkoba di Aceh, tentu dibutuhkan berbagai upaya-upaya pencegahan dini, seperti, pembinaan masyarakat dalam bidang perekonomian, terhadap pengedar dan pengguna narkoba harus lebih banyak dilakukan dan juga perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat,”tutur dia.

Menurut Ponirin, perkembangan dunia hitam yaitu tentang penyalahgunaan narkoba diprovinsi Aceh, masih meningkat disepanjang tahun.Karena itu, dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk memeranginya.

“Pemberantasan penyalahgunaan narkoba tidak hanya untuk kalangan remaja disekolah saja, melainkan juga terhadap pengusaha dan jajaran PNS dilembaga Pemerintah,”papar Ponirin.

Tambah dia lagi, terkait pemberantasan narkoba dijajaran pegawai, hendaknya dapat memperketat tes urine, bagi calon PNS yang akan menjadi abdi negara, tambah dia. (KI/AFRIZAL)