Rabu, 07 Oktober 2009
Program KPP Dipertanyakan
Posted on 10/07/2009 10:32:00 AM by Admin
KabarInvestigasi-Banda Aceh.Para calon penerima bantuan Kredit Pemberdayaan Pengusaha (KPP), yang kepengurusannya melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Aceh, mempertanyakan realisasi bantuan dari nilai Rp50 juta sampai Rp500 juta tersebut.
Informasi diperoleh KI, dari sumber layak dipercaya yang meminta tidak dituliskan namanya menyebutkan, hingga kini bantuan kredit itu terkesan mengambang atau tanpa realisasi.Padahal, Apindo selaku pengurus sebelumnya telah berjanji sebagian dana itu akan disalurkan pada Desember 2008 lalu.
“Anehnya, para calon penerima bantuan juga harus menembus biaya yang bervariasi, guna memperoleh pinjaman kredit.Artinya, menurut level pengajuan masing-masing pinjaman,”sebut dia.
Kata dia, pada tahun 2008, calon penerima yang telah terdaftar sekirar 500 orang. Namun, sampai sekarang tak kunjung terealisasi.
“Kami sangat kecewa atas ketidak transparannya pihak Aspindo, kepada anggota yang akan diberikan kredit itu,”pungkas dia.
Ia menyebutkan, mekanisme pembayaran bantuan kredit atas pinjaman dimaksud, yaitu setiap bulan harus disetor senilai 8 persen dari total pinjaman.Sayangnya, harapan tersebut terpaksa terkubur sebagaimana harapan masyarakat korban Tsunami Aceh.
“Jangankan delapan persen, nol persen saja justru tidak ada realisasinya.Padahal, dari Pemerintah Pusat melalui peraturan Menteri Keuangan memberikan sebanyak 7 persen, darimana uang yang satu persen itu,” Tanya dia penuh curiga.
Menurut dia, pihak Apindo perlu segera menghentikan penerimaan pendaftaran program KPP. Sebab, akan menimbulkan keresahan bagi rakyat Aceh.
“Sebaiknya, program tersebut segera ditutup atau dihentikan oleh Apindo, jika tidak ada kejelasan yang konkrit,”tandasnya.
Lanjut ibu rumah tangga ini lagi, Ia telah menyetor uang kepihak Apindo melalui Bank BRI cabang Lampriet Banda Aceh, yaitu senilai Rp1,250 juta rupiah, tanpa diberitahukan terlebih dahulu uang tersebut untuk iuran bulanan.
“Sebelumnya, tidak ada pemberitahuan dari Apindo atas uang yang dikutipnya itu,”lanjut dia lagi.
Ironisnya sambung dia, ketika pihaknya mempertanyakan ke Bank BPD Aceh, pihak Bank tidak mengetahui tentang adanya kredit tersebut.
“Bukan tidak kami proses dokumennya, tapi, kami tidak mengetahui program kredit itu yang kepengurusannya melalui Apindo.Dan, mungkin saja, uang tersebut tidak tersedia di lembaga tersebut,” tutur dia meniru ucapan pihak Bank BPD Aceh.
Ia meminta, pihak Apindo segera merealisasikan bantuan kredit yang hingga kini masih dibuka pendaftarannya setiap jam kerja.
“Kalau memang tidak ada uangnya, kembalikan dana yang telah dikutip dari tangan masyarakat Aceh, serta segera menutup program perkreditan tersebut,”pinta dia.
Sementara Ketua Umum Apindo Aceh, H.M Dahlan Sulaiman, membantah keras atas pernyataan tersebut, dengan alasan pihaknya hanya memfasilitasinya saja. Bahkan, Ia menolak adanya pengutipan untuk memperoleh bantuan kredit itu.
“Pemohon bantuan kredit, harus proaktif mempertanyakan proses program tersebut kepihak Bank BPD Aceh.Karena, Apindo sendiri hanya selaku tim fasilitatornya saja, jadi tugas kami telah selesai,”bantah Dahlan.
Dijelaskan dia, berdasarkan peraturan tekhnis penyaluran Kredit Pemberdayaan Pengusaha (KPP), diperuntukkan bagi pengusaha Aceh-Nias yang tertimpa musibah gempa dan gelombang Tsunami beberapa waktu silam.
“Artinya, berdasarkan surat menteri keuangan, tugas daripada Apindo hanya untuk mensosialisasikan saja, tentang program KPP kepada masyarakat yang tertimpa musibah itu.Lalu, menampung permohonan, dari pengusaha, seleksi, khusnya bagi anggota Apindo dan diteruskan ke Seretariat Daerah di Pemerintah Aceh,”jelas dia.
Selanjutnya, kata dia, hal tersebut tugas Pemerintah Daerah, yaitu meneruskannya dokumen yang diajukan pemohon bantuan kredit kepihak Bank.Dalam hal ini Bank BRI, BNI, dan Mandiri.
“Sayangnya, penyaluran kredit itu yang disetujui oleh Pemerintah Aceh hanya satu-satunya melalui Bank BPD Aceh.Padahal, pemerintah pusat menginginkan hendaknya Pemerintah Aceh menggunakan lembaga keuangan berskala nasional yang ada di Aceh,”paparnya.
Pihaknya, kata dia, sebelumnya telah memberitahukan kepada calon penerima bantuan kredit, tentang tindak lanjut proses perkreditan tersebut.
“Kami telah memberitahukan, sejak dilakukannya sosialisasi program itu kepada pemohon.Supaya, menanyakan kepihak Bank bersangkutan yakni Bank BPD Aceh,”pungkas Dahlan.
Dahlan meminta, hendaknya Pemerintah Aceh melakukan koordinasi kembali dengan pihak Bank BPD maupun Apindo, terkait persoalan tersebut yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat Aceh.
“Perlu dilakukan koordinasi, untuk menyelesaikan permasalahan ini.Sehingga, harapan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,”pinta Dahlan.
Begitupun, pihaknya tidak tinggal diam untuk memperjuangkan atas program yang bersumber anggaran dari menteri keuangan.”kami akan terus memperjuangkan bantuan kredit itu,”tutup dia. (KI/AFRIZAL)
“Anehnya, para calon penerima bantuan juga harus menembus biaya yang bervariasi, guna memperoleh pinjaman kredit.Artinya, menurut level pengajuan masing-masing pinjaman,”sebut dia.
Kata dia, pada tahun 2008, calon penerima yang telah terdaftar sekirar 500 orang. Namun, sampai sekarang tak kunjung terealisasi.
“Kami sangat kecewa atas ketidak transparannya pihak Aspindo, kepada anggota yang akan diberikan kredit itu,”pungkas dia.
Ia menyebutkan, mekanisme pembayaran bantuan kredit atas pinjaman dimaksud, yaitu setiap bulan harus disetor senilai 8 persen dari total pinjaman.Sayangnya, harapan tersebut terpaksa terkubur sebagaimana harapan masyarakat korban Tsunami Aceh.
“Jangankan delapan persen, nol persen saja justru tidak ada realisasinya.Padahal, dari Pemerintah Pusat melalui peraturan Menteri Keuangan memberikan sebanyak 7 persen, darimana uang yang satu persen itu,” Tanya dia penuh curiga.
Menurut dia, pihak Apindo perlu segera menghentikan penerimaan pendaftaran program KPP. Sebab, akan menimbulkan keresahan bagi rakyat Aceh.
“Sebaiknya, program tersebut segera ditutup atau dihentikan oleh Apindo, jika tidak ada kejelasan yang konkrit,”tandasnya.
Lanjut ibu rumah tangga ini lagi, Ia telah menyetor uang kepihak Apindo melalui Bank BRI cabang Lampriet Banda Aceh, yaitu senilai Rp1,250 juta rupiah, tanpa diberitahukan terlebih dahulu uang tersebut untuk iuran bulanan.
“Sebelumnya, tidak ada pemberitahuan dari Apindo atas uang yang dikutipnya itu,”lanjut dia lagi.
Ironisnya sambung dia, ketika pihaknya mempertanyakan ke Bank BPD Aceh, pihak Bank tidak mengetahui tentang adanya kredit tersebut.
“Bukan tidak kami proses dokumennya, tapi, kami tidak mengetahui program kredit itu yang kepengurusannya melalui Apindo.Dan, mungkin saja, uang tersebut tidak tersedia di lembaga tersebut,” tutur dia meniru ucapan pihak Bank BPD Aceh.
Ia meminta, pihak Apindo segera merealisasikan bantuan kredit yang hingga kini masih dibuka pendaftarannya setiap jam kerja.
“Kalau memang tidak ada uangnya, kembalikan dana yang telah dikutip dari tangan masyarakat Aceh, serta segera menutup program perkreditan tersebut,”pinta dia.
Sementara Ketua Umum Apindo Aceh, H.M Dahlan Sulaiman, membantah keras atas pernyataan tersebut, dengan alasan pihaknya hanya memfasilitasinya saja. Bahkan, Ia menolak adanya pengutipan untuk memperoleh bantuan kredit itu.
“Pemohon bantuan kredit, harus proaktif mempertanyakan proses program tersebut kepihak Bank BPD Aceh.Karena, Apindo sendiri hanya selaku tim fasilitatornya saja, jadi tugas kami telah selesai,”bantah Dahlan.
Dijelaskan dia, berdasarkan peraturan tekhnis penyaluran Kredit Pemberdayaan Pengusaha (KPP), diperuntukkan bagi pengusaha Aceh-Nias yang tertimpa musibah gempa dan gelombang Tsunami beberapa waktu silam.
“Artinya, berdasarkan surat menteri keuangan, tugas daripada Apindo hanya untuk mensosialisasikan saja, tentang program KPP kepada masyarakat yang tertimpa musibah itu.Lalu, menampung permohonan, dari pengusaha, seleksi, khusnya bagi anggota Apindo dan diteruskan ke Seretariat Daerah di Pemerintah Aceh,”jelas dia.
Selanjutnya, kata dia, hal tersebut tugas Pemerintah Daerah, yaitu meneruskannya dokumen yang diajukan pemohon bantuan kredit kepihak Bank.Dalam hal ini Bank BRI, BNI, dan Mandiri.
“Sayangnya, penyaluran kredit itu yang disetujui oleh Pemerintah Aceh hanya satu-satunya melalui Bank BPD Aceh.Padahal, pemerintah pusat menginginkan hendaknya Pemerintah Aceh menggunakan lembaga keuangan berskala nasional yang ada di Aceh,”paparnya.
Pihaknya, kata dia, sebelumnya telah memberitahukan kepada calon penerima bantuan kredit, tentang tindak lanjut proses perkreditan tersebut.
“Kami telah memberitahukan, sejak dilakukannya sosialisasi program itu kepada pemohon.Supaya, menanyakan kepihak Bank bersangkutan yakni Bank BPD Aceh,”pungkas Dahlan.
Dahlan meminta, hendaknya Pemerintah Aceh melakukan koordinasi kembali dengan pihak Bank BPD maupun Apindo, terkait persoalan tersebut yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat Aceh.
“Perlu dilakukan koordinasi, untuk menyelesaikan permasalahan ini.Sehingga, harapan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,”pinta Dahlan.
Begitupun, pihaknya tidak tinggal diam untuk memperjuangkan atas program yang bersumber anggaran dari menteri keuangan.”kami akan terus memperjuangkan bantuan kredit itu,”tutup dia. (KI/AFRIZAL)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
No Response to "Program KPP Dipertanyakan"
Leave A Reply