KabarInvestigasi

KabarInvestigasi – Ambon. Ratusan massa yang terdiri dari kalangan organisasi kemahasiswaan, dan organisasi pemuda di Maluku, Kamis (22/10) menggelar aksi demo besar-besaran di dua tempat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kebijakan Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak mengakomudir putra daerah Maluku dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang baru dilantik pada hari yang sama.

Ratusan massa pendemo itu memenuhi pelataran Kantor Gubernur Maluku dan Bandara Pattimura Ambon yang membuat aktifitas di kedua tempat itu nyaris lumpuh.
Massa itu, terdiri dari gabungan OKP, Himpunan Mahsiswa Islam(HMI), Ikatan Mahasiswa Muihammdia (IMM), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasioanl Indonesia (GMNI), serta Dewan Perwakilan Daerah(DPD) KNPI Maluku yang langsung di Pimpin Oleh Ketua DPD KNPI Maluku Asmin Matdoan.
Pada aksi yang digelar di Kantor Gubernur Maluku tersebut para demonstran mendesak Pemerintah Daerah Maluku dibawah komando Gubernur Karel Albert Ralahalu untuk meminta penjelasan ke pada Presiden SBY perihal tidak terakomodirnya putra atau putri Maluku dalam KIB.
Mereka menilai tidak adanya anak daerah Maluku pada cabinet yang baru dilantik, merupakan bentuk diskriminasi terhadap warga Maluku, jika dibandingkan dengan provinsi lainya di tanah air.
“Kami rakayat Maluku mempunyai kesalahan apa?. Kami punya kekuarangan apa?," teriak mereka dalam orasi yang dilakukan.
Aksi demo tersebut diawali sekitar pukul 05.00 WIT, dimana para demonstrasi memusatkan aksinya di depan Kantor Polisi Sektor (Polsek) Bandara Pattimura Ambon. Akibat aksi tersebut sejumlah aktifitas di bandara tertunda bahkan sebagain penerbangan ikut tertunda. Mereka memblokade jalan dengan memampangkan spanduk-spanduk yang dibawa mereka ditengah jalan, sehingga masyarakat tidak bisa melewati ruas jalan dimaksud. Ruas jalan yang diblokade tersebut merupakan satu-satunya ruas jalan menuju Bandara Pattimura, sehingga praktis terjadi antrian kemacetan sepanjang tiga KM.
Tak ada satu pun calon penumpang yang hendak menuju Bandara Pattimura lolos dari blokade tersebut, sementara sebaliknya, para penumpang yang baru tiba di Bandara Pattimura juga tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju pusat Kota Ambon.
Setelah melakukan aksinya di Bandara Pattimura, ratusan massa itu kemudian memulai aksinya sekitar pukul 7.30 WIT di Kantor Gubernur Maluku.
Massa meminta agar Gubernur Malukun Karel Albert Ralahalu, langsung bertatap muka dengan mereka, dan dialok bersama. Namun sayangnya permintaan pendemo untuk langsung bertatap muka dengan Gubernur Maluku tidak kesampaian. Gubernur Karel Albert Ralahalu dan Wakilnya, Said Assagaf sedang berkunjung ke luar daerah. Massa kemudian bertatap muka dengan Asisten I Pemprov Maluku, Piet Norimarna.
Meskipun telah Norimarna, namun para pendemo tetap berisi keras. Mereka menilai apa yang di sampaikan Gubernu Maluku melalui Viet Norimarna telah melenceng keluar dari komitmen dan kesepakatan yang telah dibangun bersama.
Aksi demo yang berlangsung dibawah kawalan ketat sejumlah personil Polda dan Satuan Polisi Sampta polres Ambon, yang di-back up oleh dua pelaton Brimob k Polda Maluku, itu pun berlangsung ricuh. Situasi mulai memanas, setelah apa yang di sampaikan Gubernur Maluku melalui Asisten I itu dinilai tidak dapat mentukan satu keputusan.
Sejumlah pendemo yang geram dengan tidak ada keputusan yang jelas, mulai emosi. Para pendemo akhirnya mencoba merengsek masuk ke dalam ruang Kantor Gubernur Maluku. Namun mereka langsung dihadang aparat keamanan.
Aksi saling kejar antara pihak kepolisian dan para pendemo pun terjadi, sebagian massa lari berhamburan ke luar gedung, langsung melampiaskan emosinya dengan melempari kaca Kantor Gubernur Maluku. Akibatnya satu kaca jendela pada bagian lantai dua pecah.
Bukan saja itu, para demonstran pun memilih jalan terakhir dengan mengeluarkan ancaman referandum dengan mempertanyakan apakah Maluku masih berada di dalam bingkai NKRI atau tidak. Aksi demontrasi terus berlanjut. Mereka merasa tidak puas akibat belum ditemukan jawaban dari tuntutan mereka.
Aksi itu, kemudian berlanjut dengan pemblokiran jalan tepatnya di depan Kantor Polsek Sirimau, namun aksi tersebut tidak berlangsung lama , setelah Kapolres Pulau Ambon mengintruksikan agar jalan tersebut segera di buka.
Usai melakukan aksinya Ketua DPD KNPI Maluku, Asmin Matdoan kepada wartawan menjelaskan aksi yang dilakukan merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah pusat, terutama kepada Presiden SBY atas kebijakannya yang tidak mengakomodir anak daerah Maluku dalam kebinetnya.
“Kami minta kepada Gubernur Maluku untuk langsung mempertanyakan hal ini kepada Presiden SBY . Apa alasannya sehingga anak daerah Maluku tidak masuk dalam kabinetnya "tandas Asmin.
Dia mengakui, meskipun aksi yang digelar itu tidak mungkin lagi menganulir keputusan SBY menyangkut kabinetnya, namun setidaknya SBY,harus memberikan penjelasnya terhadap persoalan ini.
"Itu hak beliau selaku presiden, namun harus ada penjelasan, apa salah rakyat Maluku.?Apa pula kekurangan warga Maluku. Tolong dijelaskan,”tanya Asmin dengan nada tinggi. (KI/syarafudin.P/Abdul Aceh.S)