KabarInvestigasi

KabarInvestigasi – Ambon. Wacana pembentukan wakil menteri di semua kementerian dinilai terlalu mengada-ada. Seharusnya di beberapa kementerian saja.

saja.
"Kebijakan ini mungkin bisa dibentuk untuk kementerian tertentu saja, tetapi kalau harus di semua departemen, maka itu terkesan mengada-ada saja," kata pengamat Politik Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Tonny Pariella di Ambon, Rabu (21/10).
Menurut Dosen Sosiologi Fisip Unpatti Ambon ini, pada kementerian tertentu yang jangkauan tugas dan tanggung jawabnya diperluas dan sangat banyak, maka pembentukan ini bisa dilakukan agar kinerjanya dapat berjalan optimal.
Ia menjelaskan, filosofi pembentukan wakil menteri itu hanya untuk membagi-bagi jabatan. Sehingga terkesan SBY-Boediono bisa mengakomodir kepentingan banyak orang dalam struktur kabinet yang terbatas.
"Langkah ini ditempuh karena banyak kepentingan politik yang harus diakomodir dalam kabinet sehubungan koalisi politik yang dibangun SBY-Budiono bersama partai politik (parpol) untuk menang dalam Pemilu Presiden (Pilpres) lalu," tutur Taonny.
Kebijakan ini pun, lanjut dia, akan berimplikasi secara luas terhadap kewenangan dan tanggung jawab masing-masing departemen serta menghambur-hamburkan keuangan negara.
Kendati demikian, ia menambahkan, yang terpenting saat ini SBY-Budiono bisa memberikan penjelasan dan argumen yang kuat tentang perlunya dibentuk wakil menteri di semua departemen dengan tugas dan tanggung jawab yang signifikan. Sehingga dapat dipercaya rakyat.
Secara keseluruhan Tonny menilai susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang dibentuk SBY-Boediono tidak terlalu baik. Khususnya untuk jabatan Menteri Kordinator (Menko) bidang Ekonomi dan Keuangan (Ekuin).
"Orang-orang yang masuk dalam Tim Menko Ekuin belum sesuai dan pas karena kenyataannya tidak mampu meningkatkan reaksi masyarakat dan pasar," ujarnya.
Seharusnya saat SBY mengumumkan tim ekonomi, ia menghimbau, agar melihat dampaknya yang akan menggerakkan reaksi pasar positif. Tetapi yang terjadi reaksi pasar terutama pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) malah bergerak turun.
Sehubungan dengan itu, dia mengharapkan SBY-Boediono dapat melakukan rasionalisasi terhadap tugas dan tanggung jawab tim ekonomi serta menjelaskan pilihan mereka terhadap orang-orang yang dipilih untuk menduduki tim ekonomi. Terutama menjamin dan meningkatkan stabilitas ekonomi makro di tanah air.
"Tetapi jika Presiden bisa menjelaskan keberadaan orang-orang yang dipilih memimpin setiap kementerian dan harapan-harapan terhadap mereka di masa mendatang, maka kemungkinan akan mendapat respons positif dari masyarakat dan pasar," terangnya.
Tonny menjelaskan, para menteri yang dipilih masuk KIB jilid II bisa membangun kepercayaan masyarakat dan sentimen pasar. Sehingga tidak terjadi reshuffle hingga 2014 mendatang.
Hamburkan Uang Negara
Sementara itu, pengamat hukum pidana Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, George Leasa menilai pembentukan posisi wakil menteri akan menghamburkan uang negara dan menyuburkan praktik kolusi dan nepotisme.
"Masih sebatas wacana tapi itu ide yang tidak populis karena terjadi pelanggaran konstitusi," katanya.
Dekan Fakultas Hukum Unpatti Ambon itu mempertanyakan dasar hukum apa yang nantinya dijadikan acuan untuk pembuatan posisi wakil menteri.
"Sekiranya itu diangkat oleh Presiden, maka bisa terjadi pelanggaran konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) bisa memproses kepala negara sebagai pengambil kebijakan untuk formasi tersebut," ujarnya.
George menilai bila wakil menteri diangkat maka akan menimbulkan persoalan alokasi dana, karena selama ini dana dialokasikan untuk 34 pos menteri pada kabinet Indonesia Bersatu II.
"Pasti terjadi indikasi kolusi dan nepotisme yang mengarah ke korupsi. Praktik ini bila terjadi, maka sejak awal menghapus keputusan MPR soal pemberantasan korupsi yang sebenarnya sejalan dengan visi dan misi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono - Wapres Boediono," katanya.
Dia mengisyaratkan, posisi wakil menteri akan mendorong pembagian "roti" kekuasaan diantara koalisi partai politik. (KI/ant)