KabarInvestigasi

KabarInvestigasi-(Pati, Kota). Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah, melaunching Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati, sebagai KPPN Percontohan. Kebijakan Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah tersebut, sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi. Terutama dalam memberikan pelayanan pencairan dana APBN, penatausahaan penerimaan negara, serta penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban APBN.

Keinginan Departemen Keuangan mereformasi birokrasinya, sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih, memperbaiki kelemahan, dan meningkatkan pelayanan kepada publik.

Kabid Pembinaan Perbendaharaan pada Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah, Sugianto SH, usai launching KPPN Percontohan Pati, Rabu siang, 25 November 2009, kepada PAS Pati mengatakan, kebijakan tersebut sebagai bukti keseriusan pemerintah khususnya Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan langkah nyata dalam melakukan reformasi birokrasi dan mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, akuntabel dan bersih.

"Inti dari percontohan ini adalah mendekatan pelayanan saja. Jadi dengan percontohan landasan kita dalam bekerja SOP (standart operating prosedure), sehingga birokrasi akan lebih sederhana. Makanya KPPN Pati sebelum adanya SOP itu, pelayanan prima (excellent service) yaitu percepatan proses pencairan dana yang tadinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), berlangsung satu hari sekarang hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menitan saja.”, tutur Sugiyanto SH.

Penyederhanaan birokrasi juga dengan menyederhanakan bussines process berupa pelayanan satu pintu (one stop service) yang ditunjang oleh perangkat IT yang terkoneksi dan terintegrasi pada setiap proses pencairan dana atau penyelesaian SP2D. Sehingga berimbas pada percepatan penyerapan APBN, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati.

“Jadi semua Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berurusan dengan KPPN, cukup mengurus kepentingan pencarian daa SP2D nya di satu tempat saja. Bahkan dapat memantau sampai dimana proses pengurusannya, melalui layar monitor yang dipasang diruang tunggu. SP2D keluar bawa ke Bank, udah dapat dicairkan dananya.”, jelasnya.

Melalui perbaikan KPPN Pati, menjadi KPPN Percontohan maka pelayanan yang diberikan akan memenuhi kriteria zero defect, cepat, tepat dan akurat, proses penyelesaian pekerjaan dilakukan secara transparan, serta pelayanan tanpa biaya.

Dalam reformasi birokrasinya, Depkeu sejak tahun 2006 lalu sampai sekarang sudah 1.961 pegawainya terkena sanksi karena melawan arus reformasi birokrasi, bahkan 184 pegawai diantaranya dipecat. [KI/AgusPAS]



Kunjungi selalu : http://www.kabarinvestigasi.com
Sebagai pembaca setia,suka berita ini.
MOHON DIKOMENTARI!!!!!!!