KabarInvestigasi

Kabarinvestigasi-Semarang.Sebagai etalase yang memperjelas bentuk dan desain politik anggaran yang bertumpu pada ”Dominan” kepentingan rakyat maka nota APBD tahun 2010 di pandang justru jalan di tempat, dan cenderung konservatif. Menurut fraksi PPP justru sebaliknya yang masih eksis adalah dominasi kepentingan eksekutif dalam berbagai bentuk kegiatan dan program yang memang tidak dianggap salah oleh ketentuan perundangan yang berlaku.

Konservatisme politik anggaran pada fase akselerasi ini Fraksi PPP berpendapat, dilihat pada perbandingan anggaran dalam belanja langsung dan tidak langsung., pada tiga tahun berjalan di mana program ”bali ndeso mbangun ndeso” di canangkan.

Belanja tidak langsung APBD tahun 2008, sebesar Rp.3,411 trilyun(63,2 %) belanja tidak langsung APBD tahun 2009 Rp. 3.179Trilyun(60,9%). Belanjua tidak langsung APBD tahun 2010 Rp. 3.284Trilyun (61.1%).

Belanja langsung APBD tahun 2008, Rp.1,983trilyun (36,8%), APBD tahun 2009, Rp 2.044 trilyun(39,1 %) APBD Tahun 2010 Rp.2.093 trilyun.(38,9% ). Gagalnya agenda politik ”reformasi birokrat”, menurut Fraksi PPP adalah salah satu penyebab konservatisme politik anggaran dalam APBD 2010.

Rekrutmen CPNS Pada tahun 2009 baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah haruslah di bebaskan dari praktek percaloan dengan mematok harga yang sangat tinggi, menurut Anik Amikawati, S.Sos, Msi.dari Fraksi Demokrat saat membacakan pandangannya dalam sidang paripurna 2/11, percaloan PNS ini mematok harga hingga mencapai harga lebih dari 100 juta rupiah per-formasi.

Praktek KKN dan percaloan PNS inidi beberapa tempat (daerah) di duga banyak melibatkan oknum pejabat dengan mengklaim bahwa formasi CPNS tertentu menjadi kapling / jatahnya demi mengeruk keuntungan pribadi yang sangat besar.

Dari sinilah terbuka peluang terjadinya praktek penipuan massal terhadap sebagian masyarakat yang sejak awal memimpikan putra/putrinya untuk berkarier menjadi PNS.

Karena itu Fraksi Partai Demokrat melalui forum ini (sidang paripurna-red)meminta kepada masyarakat untuk melaporkan praktek KKN dan percaloan CPNS 2009 kepada DPRD Propinsi , Kabupaten/Kota, LSM di daerah Rekrutmen hendaknya di laksanakan secara transapran, profesional, dan terbuka demi menciptakan aparatus birokrasi yang bersih, tangguh dan profesional.

Melihat performa RAPBD umum 2010 yang di ajukan pemerintah propinsi Fraksi PKS menilai konsistensi semangat gerakan Bali ndeso mbangun ndeso masih belum terlihat dalam kebijakan penganggaran, Anggaran untuk bidang pertanian dalam arti luas UMKM sektor industri rumah tangga serta penguatan struktur perekonomian daerah belum memperlihatkan adanya kenaikan signifikan.

Guna mendukung kebijakan yang sangat baik di perlukan keberanian pada Gubernur untuk melakukan rasionalisasi.Memperhatikan saran Mendagri melalui keputusan Mendagri No. 903-572/2009 mengenai perubahan Perda No. 6 tahun 2005dengan adanya peluang pendapatan daerah yang di hasilkan dari kegiatan Non utama PT SPJT.

Fraksi PKS meminta pada pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah untuk melakukan kajian intensif guna perubahan Perda yang ada. Namun jika kegiatan PT SPJT tidak memberikan keuntungan maka kegiatan tersebut harus segera di hentikan.(KI/mnr)




Kunjungi selalu : http://www.kabarinvestigasi.com
Sebagai pembaca setia,suka berita ini.
MOHON DIKOMENTARI!!!!!!!