KabarInvestigasi

Anggota DPRK Aceh Jaya, daerah Pemilihan Sampoiniet, Saudi Tgk Daod dari Partai Aceh (PA) kepada wartawan (28/1), tadi pagi menyebutkan, dana 2008 dari ADB yang dikelola oleh BRR dan Dinas Perkebunan Provinsi tersebut sebesar 20 miliyar, dinyatakan telah mengalami gagal tanam, sementara sebanyak Rp2 miliyar dana Perawatan.

Kata saudi, lahan telah ditebang dan dibersihkan seluas seribu hektar, sementara yang ditanami sawit hanya 10 persen dari total penanaman 1.000 ha,

“Sebagian bibitnya itu pun telah mati, karena saat ditanam akar tunggalnya telah dipotong.Sehingga, bibit lainya ditumpuk pada sepuluh titik disekitar lokasi lahan tersebut,”katanya.

Politisi Partai Aceh itu, meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, untuk dapat membuat pernyataan penolakan lahan sawit yang telah gagal total.

“Sebab lahan yang telah ditebang kini terkesan dibiarkan telantar begitu saja, bahkan lebih parah lagi akibat pengundulan hutan rawa dan gunung secara besar-besaran, menyebabkan penampungan cadangan air telah rusak hingga terjadinya banjir bandang gunung Maseun pertengahan tahun 2009 lalu,”pinta dia.

Masih kata Saudi, kegagalan tersebut membuat Dinas Perkebunan Provinsi kebakaran jenggot, sehingga memaksa masyarakat dalam ilima desa tersebut, untuk menerima lahan dengan biaya Rp 2 juta per Kepala Keluarga (KK).

“Sejauh ini, masayarakat dengan tegas tetap menolaknya, sebab lahan sawit yang dicanangkan itu telah menjadi semak seperti semula,”kata saudi lagi.

Lebih lanjut, kata Saudi, terkait kasus raibya uang negara, melalui bantuan Asean Devlopment Bank (ADB) sebesar Rp 20 Miliyar yang dikelola BRR (kini BKRA) dan Dinas Perekebunan Propinsi harus bisa di pertangungjawabkan.

“Kegagalan itu, bukan hanya merugikan masyarakat penerima lahan, namun juga telah mengakibatkan kerugian masyarakat Aceh Jaya, akibat gundulnya huntan yang berpotensi banjir besar tersebut,”lanjut Saudi.

Kabid Perkebunan di Dinas Perkebunan Provinsi, Abdul Qadir, menyatakan, program tersebut telah selesai, dan mengenai diterima atau tidaknya itu urusan warga setempat.

“Yang jelas uang bantuan donotur sebesar Rp20 miliyar, telah digunakan sebagaimana mestinya.Intinya, tidak mungkin kita awasi secara terus-menerus, setelah penanaman bibit,”katanya.

Menurut dia, tangung jawab tersebut sepenuhnya ditanggulangi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten setempat, karena mereka (SKPD)-lah, yang paham keadaan dan lokasi lapangan sebagaimana ditugaskan untuk mengawasi.(KI/AFRIZAL)