KabarInvestigasi

Eksesnya, berbagai program pendidikan tersebut tidak dapat terlaksana secara maksimal, dikarenakan minimnya dana dari Pemerintah Aceh yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan APBK tahun 2010 ini.

Hal itu diungkapkan Ketua Pendidikan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Aceh, Ramli Rasyid, kepada wartawan, Rabu (16/2) tadi pagi, seraya menyatakan pihaknya telah meminta Dinas Pendidikan Aceh, untuk segera memberikan mobilitas utama kepada Sekolah TK.

“Karena basic pertama jenjang pendidikan disini tempatnya, yang setelah itu baru ditingkat Sekolah Dasar (SD).Dan, bagaimana kita mengembangkan profesionalitas anak-anak Sumberdaya Manusia (SDM) guru saja sangat lemah,”ujar Ramli.

Ia juga menyayangkan, atas sikap di masing-masing Kabupaten/Kota yang mengenyampingkan untuk memperhatikan pendidikan sekolah TK dibidang pendanaannya.

“Berdasarkan informasi, banyak pihak di Kabupaten/Kota tidak mengakomodir persoalan tersebut,”seloroh dia meniru ucapan Ketua Umum Ikatan guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Aceh, Dra Asnah B.

Menurut Ramli, akibat dari kurangnya anggaran pendidikan kepada Sekolah itu, menyebabkan profesional seorang guru menjadi sasaran utama.Karena, tidak mendapat berbagai pelatihan.

“Bagaimana bisa guru itu menjadi professional, untuk pelatihan saja tidak ada.Kalau orang lain sudah sampai kebulan, tapi mereka tangga dua saja belum,”timpal Ramli.

Masih kata dia, disatu sisi untuk proses pembinaan anak-anak yang bagus sangat tergantung pada kompetensi guru.Dan hal ini merupakan tugas pemerintah.

“Kita akan melihat dulu bagaimana proses follow-up dari Dinas pendidikan, dalam menanggapi persoalan yang telah disampaikan itu.Artinya, permintaan tersebut dapat dikabulkan,”tutur dia.

Ramli menyebutkan, selama ini implementasi yang diperjuangkan oleh PGRI masih mengalami kendala.Seperti, amandemen UUD 1945 ke IV, tentang dana pendidikan sebesar 20 persen, UU Nomor 14 mengenai tenaga dosen, PP Nomor 74 yang mengatur sertifikasi, dan PP Pembiayaan.

“Namun begitu, kami tetap terus memperjuangkan permintaan yang sangat dibutuhkan segera oleh IGTKI,”sebut Ramli.

Ketua Umum IGTKI Aceh, Dra Asnah B, menyatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi hasil kerja setahun yang lalu yaitu pada Konkerda pertama tahun 2007.

“Konkerda kedua yang berlangsung pada 15 februari lalu, bertujuan untuk mengevaluasi 4 tahun program yang sudah dilakukan pengurus Provinsi IGTKI-PGRI Aceh dan ternyata selama ini terkendala dengan pendanaan,”papar Asnah.

Hingga berita ini diturunkan, wartawan belum melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan pihak terkait.Sebab, Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh, Zulkifli Saidi, tidak memberikan statement, melainkan mengarahkan media ini menanyakan persoalan itu ke Kabid Sekolah Dasar dan Prasarana, As’ari.

Ironisnya, kabid Sekolah Dasar dan Prasarana, As’ari, menolak memberikan komentar kewartawan.Karena, menurutnya hal tersebut bukan tupoksinya dia untuk memberikan pernyataan.

“Maaf ini bukan tupoksinya saya untuk memberikan statement di media masa,”elak As’ari singkat melalui handphone genggam selularnya.(KI/AFRIZAL)