KabarInvestigasi

Kabarinvestigasi-Banda Aceh.Akibat belum adanya payung hukum terhadap penyaluran dana abadi pendidikan Aceh, yang kini masih disimpan oleh Pemerintah Aceh dilembaga perbankan daerah senilai Rp2 Triliun.Intinya, realisasinya menjadi terhambat.

Padahal, dana itu yang berasal dari dana silpa (dana sisa) Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) yang tak habis terpakai tahun-tahun sebelumnya, seyogyanya dapat dipergunakan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Aceh kearah lebih baik.
Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, menyatakan, pihaknya sudah berencana menggunakan uang tersebut, akan tetapi saat ini dikarenakan terkendala dengan payung hukum, uang itu belum dapat dipakai.

“Rakyat Aceh tidak perlu khawatir dengan dana yang belum terpakai itu, sebab, tidak akan rugi dan bahkan justeru akan bertambah,”kata Wagub Muhammad Nazar, kemarin.

Ia menyebutkan, Pemerintah Aceh akan membuat qanun dana abadi pendidikan tersebut, agar uang dimaksudkan sebanyak itu bisa digunakan yang saat ini hanya tinggal pembahasannya saja.“Darfnya sudah ada dan hanya tinggal pembahasannya saja,”sebut dia.

Dijelaskan Wagub, Pemerintah Aceh pada tahun 2009 telah menghabiskan dana sebesara Rp82,7 miliar untuk pengiriman para penerima mahasiswa untuk kuliah ke berbagai universitas ternama di 32 negara melalui program beasiswa.

“Tahun ini, Pemerintah Aceh tidak lagi menambah jumlah beasiswa bagi para mahasiswa Aceh yang kulaih di luar negeri, karena jika hal itu dilakukan, maka akan menghabiskan dana yang lebih besar lagi hingga dua kali lipat atau Rp165,4 miliar,”terang Wagub.

Kata dia lagi, pada tahun ini Pemerintah Aceh mengalami kekurangan anggran untuk membiayai program beasiswa.Dan diharapkan alokasi anggaran dapat ditambah, disamping itu pihaknya juga mengusulkan agar dana beasiswa dapat ditarik kapan saja yang tentunya sesuai dengan aturan keuangan.

“Kita juga akan mencoba mengkonsultasikan hal ini dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan Pemerintah Pusat.Disamping itu, juga diharapkan, ke depan faktor politik dan masalah-masalah yang lain tidak akan mempengaruhi dunia pendidikan di Aceh,”katanya lagi.

Ia menilai, kehadiran partai politik dan organisasi masyarakat (Ormas), tentunya harus ikut serta mendorong kualitas pendidikan.Sebab, politik itu datang hanya bermusim dan setelah itu menyukseskan pembangunan.

“Berbicara politik harus pada musim politik saja, setelah itu dalam menyukseskan pembangunan, pendidikan dan ekonomi, harus satu, yang tentunya dengan meninggalkan berbagai perbedaan,”tukas dia.

Masih kata Nazar, saat ini sebanyak 113 mahasiswa program S1, S2, dan S3 asal Aceh yang menerima beasiswa penuh ke luar negeri dari Pemerintah Aceh selama tiga tahun terakhir dinyatakan untuk lulus kuliah dengan hasil yudisium cum laude (dengan pujian) bahkan lima di antaranya dinyatakan summa cum laude (dengan kehormatan tertinggi -red).

“Jumlah mahasiswa penerima beasiswa yang dibiayai pemerintah Aceh, baik di dalam maupun luar negeri mencapai 1.300 lebih, dengan raihan yang cukup menggembirakan tersebut, pada tahun ini akan kembali diberikan beasiswa bagi putra-putri terbaik Aceh,”ujar Nazar.

Tidak hanya itu, sambung dia, tahun ini pihaknya juga telah memperintahkan para Bupati dan Walikota untuk mengirimkan tiga nama calon penerima beasiswa untuk program kedokteran umum dan kedokteran gigi.

“Diharapkan Pemkab/Pemko untuk benar-benar merekrut putra-putri yang berkualitas. "Jangan karena ada hubungan tertentu yang berujung KKN,” sambung dia.

Ditambahkan Wagub, Pemerintah Aceh melalui Komisi Beasiswa juga akan memberikan beasiswa untuk program tenaga perencana dan tenaga pengawasan. Khususnya bagi mereka di pantai barat selatan dan daerah-daerah pemekaran yang terbaru.(KI/Dedi)