KabarInvestigasi

Kabarinvestigasi-Banda Aceh.Kepala Bappeda Aceh, Ir. Iskandar, M.Sc, menegaskan, perlunya menyatukan visi membangun masa depan Aceh yang lebih baik dalam bingkai Aceh Vision 2025.

Hal ini dikarenakan, pengalaman selama pembangunan di Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya, mengalami disorientasi dan cenderung ego sektoral sehingga capaian pembangunan belum maksimal.

Konflik berkepenjangan serta musibah gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh yang disusul dengan kesepakatan perjanjian damai MoU Helsinki 15 Agustus 2005 merupakan hikmah dan peluang yang harus dimanfaatkan oleh rakyat Aceh untuk membangun ke depan.

Kata dia, Aceh memasuki babak baru yang memerlukan perhatian semua pihak.Intinya, Aceh harus mengembalikan dan mempertahankan jati dirinya sebagai daerah yang memiliki keistimewaan baik adat-istiadat, budaya luhur serta nilai-nilai Islami dalam tataran dunia yang mengalami globalisasi.

“Semangat itu perlu dibangkitkan kembali dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan arah dan kebijakan serta cita-cita rakyat Aceh dan bangsa Indonesia,”ujar dia.

Iskandar, meyakini dengan hal tersebut, apalagi Presiden SBY telah mengeluarkan Peraturan Presiden No.19 Tahun 2010 yang telah memberikan kewenangan yang sangat besar bagi Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah dan tangan kanan presiden dalam pelaksanaan tugas-tugas kementerian di daerah.

“Karena itu Bappeda Aceh kini telah merumuskan visi baru untuk menjadi Pusat Perencanaan dan Pengendalian Terpadu terbaik paling lambat pada tahun 2015.Visi tersebut baru akan mengintegrasikan kegiatan pembangunan di Aceh baik bersumber dari APBN, APBA, APBK termasuk lembaga donor,”papar Iskandar.

Dijelaakan dia, pihaknya telah merumuskan sejumlah kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain akan menjadikan Bappeda Aceh sebagai pilot project reformasi birokrasi di Pemerintahan Aceh, menyiapkan sejumlah dokumen perencanaan pembangunan seperti Qanun RTRW Aceh, Midtem Review Aceh RPJM 2007-2012, RPJP Aceh 2005-2025 (Aceh Vision 2025).

“Seluruh dokumen ini menjadi target untuk diselesaikan Bappeda Aceh paling lambat pada tahun 2010 ini sesuai amanah Gubernur Aceh. Pelaksanaan Musrenbang Aceh 2010 menjadi intimewa bagi Pemerintah Aceh karena baru pertama kali Musrenbang Aceh direncanakan akan dihadiri oleh dua menteri yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas,”terang dia.

Kata dia lagi, Musrenbang Aceh 2010 menekankan pada 7 Program Prioritas Pembangunan Aceh yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan 11 Program Prioritas Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam RPJMN.

“Pelaksanaan Musrenbang Aceh 2010 mempunyai tujuan untuk mendapat masukan awal bagi penyempurnaan RKPA Tahun 2011 yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif dan sumber pendanaan Pembangunan Aceh,”tukas dia.

Tambah Iskandar, untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu koordinasi dan sinergisitas kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah serta antar Kabupaten/Kota, tambah Iskandar.(KI/AFRIZAL/Dedi)