Kamis, 20 Mei 2010
Wagub : Mafia Pupuk Subsidi Harus Diawasi
Posted on 5/20/2010 04:29:00 AM by Kabarinvestigasi
Kabarinvestigasi-Banda Aceh.Untuk mengatasi penyelewengan pupuk bersubsidi PT PIM bersama Polda Aceh dan Kajati melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) tentang pola distribusi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Aceh.
Polisi dan Kejaksaan, diharapkan komitmen menjalankan nota kesepahaman atau MoU tentang pola distribusi pupuk bersubsidi yang telah ditandatangani bersama PT PIM "Disinilah peran aparat keamanan sangat vital sehingga tindakan preventif mengatasi kemungkinan manipulasi pupuk ini, bisa kita atasi" Kata Wakil gubernur M Nazar, saat membuka lokakarya sosialisasi pola distribusi pupuk, di Gedung Aula Serbaguna, kantor Gubernur. Kamis (20/5).
Pemerintah Aceh, di masing - masing Kabupaten/kota, telah ada Badan pengawas, untuk mengantisipasi penyelewengan pupuk bersubsidi. "Ini saja tidak cukup bila tidak ada penegakan hukum memperkuat kinerja pengawasan"Imbuh Nazar.
Pihak keamanan, harap Nazar diharapkan dapat menjalankan komitmennya atas MoU yang telah ditandadangi, karena pemerintah Aceh tanpa bantuan Polisi dan jaksa tidak akan mampu mengatasi penyelewengan pupuk bersubsidi yang dialokasikan bagi petani miskin.
Ketersediaan pupuk urea bersubsidi pada tahun ini diharapkan bisa mencapai 114 ribu ton, namun sampai tahun lalu alokasi pupuk urea hanya 97 ribu ton. Jumlah kebutuhan yang dialokasikan adalah 103 ribu ton dan kekurangan tersebut akan terus diupayakan agar dapat dilakukan penambahan oleh kementrian Pertanian.
PT PIM telah hadir sejak tahun silam dalam menyediakan kebutuhan pupuk bersubsidi di Provinsi Aceh, hal ini tentunya akan berpengaruh cukup baik bagi sekor pertanian Aceh yang terus alami peningkatan yang tumbuh mencapai 5,37 persen.
Dikatakan, apabila tidak diawasi dengan cermat, jalur pendistribusian pupuk rawan penyimpangan, maka itu harus ada sudut pandang dan persepsi sama untuk mengatasi ini.
Sementara Direktur Utama PT PIM Mashudianto dalam kesempatan menyampaikan lokakarya pola distribusi pupuk bersubsidi sangat penting dilakukan untuk menyamakan persepsi antara unsur Muspida terkait dengan pola distribusi yang aturannya memang sangat ketat.
"Perlu ada persamaan persepsi agar penyaluran pupuk tepat pada sasaran karena masing - masing mempunyai tugas dan kewajiban yang harus dijalankan"jelasnya
Saat ini, dari dua pabrik yang dimiliki, akibat kurangnya pasokan gas, hanya satu yang dapat dioperasikan dengan jumlah produksi pupuk pertahunnya sebanyak 502. 0000 ton. Bila aplikasikan baik untuk Aceh maupun provinsi lain maka PT PIM akan mampu dipenuhi dari PT PIM.(ded)
Polisi dan Kejaksaan, diharapkan komitmen menjalankan nota kesepahaman atau MoU tentang pola distribusi pupuk bersubsidi yang telah ditandatangani bersama PT PIM "Disinilah peran aparat keamanan sangat vital sehingga tindakan preventif mengatasi kemungkinan manipulasi pupuk ini, bisa kita atasi" Kata Wakil gubernur M Nazar, saat membuka lokakarya sosialisasi pola distribusi pupuk, di Gedung Aula Serbaguna, kantor Gubernur. Kamis (20/5).
Pemerintah Aceh, di masing - masing Kabupaten/kota, telah ada Badan pengawas, untuk mengantisipasi penyelewengan pupuk bersubsidi. "Ini saja tidak cukup bila tidak ada penegakan hukum memperkuat kinerja pengawasan"Imbuh Nazar.
Pihak keamanan, harap Nazar diharapkan dapat menjalankan komitmennya atas MoU yang telah ditandadangi, karena pemerintah Aceh tanpa bantuan Polisi dan jaksa tidak akan mampu mengatasi penyelewengan pupuk bersubsidi yang dialokasikan bagi petani miskin.
Ketersediaan pupuk urea bersubsidi pada tahun ini diharapkan bisa mencapai 114 ribu ton, namun sampai tahun lalu alokasi pupuk urea hanya 97 ribu ton. Jumlah kebutuhan yang dialokasikan adalah 103 ribu ton dan kekurangan tersebut akan terus diupayakan agar dapat dilakukan penambahan oleh kementrian Pertanian.
PT PIM telah hadir sejak tahun silam dalam menyediakan kebutuhan pupuk bersubsidi di Provinsi Aceh, hal ini tentunya akan berpengaruh cukup baik bagi sekor pertanian Aceh yang terus alami peningkatan yang tumbuh mencapai 5,37 persen.
Dikatakan, apabila tidak diawasi dengan cermat, jalur pendistribusian pupuk rawan penyimpangan, maka itu harus ada sudut pandang dan persepsi sama untuk mengatasi ini.
Sementara Direktur Utama PT PIM Mashudianto dalam kesempatan menyampaikan lokakarya pola distribusi pupuk bersubsidi sangat penting dilakukan untuk menyamakan persepsi antara unsur Muspida terkait dengan pola distribusi yang aturannya memang sangat ketat.
"Perlu ada persamaan persepsi agar penyaluran pupuk tepat pada sasaran karena masing - masing mempunyai tugas dan kewajiban yang harus dijalankan"jelasnya
Saat ini, dari dua pabrik yang dimiliki, akibat kurangnya pasokan gas, hanya satu yang dapat dioperasikan dengan jumlah produksi pupuk pertahunnya sebanyak 502. 0000 ton. Bila aplikasikan baik untuk Aceh maupun provinsi lain maka PT PIM akan mampu dipenuhi dari PT PIM.(ded)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
No Response to "Wagub : Mafia Pupuk Subsidi Harus Diawasi"
Leave A Reply